Sebelum Pemilihan Umum Serentak 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengumumkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hoaks.
Budi Arie mengatakan bahwa Kementerian Kominfo akan berkonsentrasi pada tiga tingkatan penanganan hoaks. Pertama, di tingkat hulu, Kementerian akan melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi anti-hoaks dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya hoaks dan mengajarkan mereka cara membedakan informasi palsu.
Kementerian Kominfo di tingkat menengah akan memberikan klarifikasi mengenai hoaks yang berkaitan dengan pemilihan dan bekerja sama dengan platform digital untuk membantah hoaks tersebut.
Selain itu, Kementerian Kominfo akan menghentikan konten hoaks yang berkaitan dengan pemilu dan menutup situs web yang menyebarkan hoaks pemilu.
Pada tingkat berikutnya, Kementerian Kominfo akan memberikan dukungan data dan informasi kepada Bareskrim Polri untuk membantu penegakan hukum terhadap mereka yang membuat dan menyebarkan hoaks terkait pemilihan.
Budi Arie menekankan bahwa pemilu harus dilakukan secara damai dan menekankan masalah besar yang dihadapi pada pemilu sebelumnya, terutama terkait hoaks yang dapat menyebabkan kekacauan informasi.
Dia menyatakan bahwa lebih dari 928 kasus hoaks ditemukan selama pemilu 2019, dan jumlah ini terus meningkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari informasi yang mengganggu selama Pemilu karena mereka dapat menyebabkan polarisasi masyarakat, kehilangan kepercayaan pada demokrasi, dan instabilitas politik.
Menteri Budi Arie mengimbau semua pihak untuk berkontribusi dalam membangun lingkungan digital yang aman untuk Pemilu Serentak 2024, yang diharapkan akan menjadi pesta demokrasi yang sukses.
