Kementerian PANRB dan Kemendagri Berkolaborasi Mempercepat Transformasi IKD
Untuk mempercepat transformasi digital, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama untuk membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai dasar data untuk layanan publik.
Pemerintah Indonesia berusaha untuk memiliki layanan digital yang terpadu dengan berfokus pada interoperabilitas yang baik dan fokus pada masyarakat sebagai pengguna, menurut Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas memungkinkan transformasi digital dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
Identitas digital, interoperabilitas data, dan pembayaran digital adalah tiga pilar utama dalam upaya transformasi digital pelayanan publik, menurut Anas. Program IKD Kemendagri menjadi identitas digital penting untuk semua layanan pemerintah, dengan prioritas perlindungan data pribadi.
Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dan pembangunan ekosistem identitas digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, transformasi identitas digital ini diharapkan akan mengurangi ketergantungan pada KTP-el fisik dengan menggunakan IKD yang cukup.
Sembilan bidang akan digabungkan ke dalam layanan digital sesuai dengan undang-undang tersebut: pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, portal pelayanan publik, Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian. Perpres Nomor 82 Tahun 2023, yang ditetapkan pada Desember 2023, mempercepat semua proses ini.
Karena itu, pendekatan whole-government mengatur kehadiran GovTech, atau tim pengelola digital, yang diharapkan dapat meningkatkan layanan pemerintah yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Anas menyatakan bahwa proses pelayanan publik akan menjadi lebih efisien, terpadu, dan otomatis dengan integrasi IKD, yang pada gilirannya akan mengurangi kecepatan layanan.
Mantan bupati Banyuwangi itu juga menyatakan bahwa kehadiran GovTech sangat penting untuk memastikan digitalisasi layanan pemerintah terpadu dan terintegrasi. Sejauh ini, layanan digital pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi dan terpadu.
Karena itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap rencana SPBE Digitalisasi Pemerintah yang dikelola oleh Kemenpan RB. Rencana tersebut memiliki tiga tugas dari Kemendagri: memperkuat IKD sebagai basis data SPBE, mengawasi pembayaran digital di daerah melalui Ditjen Dukcapil, dan mendorong kepala daerah untuk mengintegrasikan aplikasi ke dalam satu portal.
Masyarakat bingung karena banyaknya inovasi di daerah saat ini, kata Tito. Akibatnya, pihaknya akan mendorong daerah untuk bergabung ke dalam satu portal, yang kemudian akan diintegrasikan oleh Kemenpan RB secara nasional.
