Kementerian PANRB Mendorong Kemenaker untuk Mengimplementasikan Birokrasi yang Berdampak
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong lembaga pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, untuk menerapkan birokrasi yang menguntungkan masyarakat.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Selasa. Bahwa ia dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membahas transformasi birokrasi yang sedang terlakukan Kementerian Ketenagakerjaan. Yang mencakup perubahan kelembagaan dan penyederhanaan proses bisnis.
Menteri Anas menekankan betapa pentingnya transformasi ini terlakukan di Kementerian Ketenagakerjaan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa setiap upaya birokrasi harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia mengapresiasi pencapaian reformasi birokrasi yang terus meningkat; pada tahun 2022, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 76,10 dengan predikat BB, dan Menteri Anas menyatakan bahwa dia senang melihat kinerja Kementerian Ketenagakerjaan meningkat dari waktu ke waktu.
Menteri Anas berharap kemajuan di Kementerian Ketenagakerjaan akan terus berkembang, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ia mengucapkan selamat kepada Menteri Ida atas upaya positifnya.
Meskipun demikian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa transformasi yang terlakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah tanggapan terhadap arahan Presiden Jokowi dan bertujuan untuk memberikan dampak yang lebih luas dan mewujudkan visinya untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif, kompetitif, dan sejahtera.
Transformasi dari Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) adalah salah satu langkah penting yang terambil. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk melatih tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran.
Selain itu, Kemnaker menawarkan Pendidikan Politeknik Ketenagakerjaan yang berfokus pada tiga program keahlian: manajemen sumber daya manusia, keselamatan dan kesehatan kerja, dan relasi industri. Hingga saat ini, dua angkatan telah lulus, dan tingkat serapan tenaga kerja mencapai 90%, kata Menteri Ida.
Menurut Ida, pelayanan berbasis elektronik telah membantu mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam konteks transformasi digital. Saat ini, Kemenaker tengah sedang mengerjakan sistem untuk menginformasikan pasar kerja.
Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sejak pandemi juga menunjukkan upaya Kemenaker untuk membangun birokrasi yang berdampak positif. TPT di Indonesia mencapai 5,32 persen pada tahun 2023, hampir sama dengan angka sebelum pandemi. Upaya tersebut membawa hasil yang signifikan, kata Menteri Ida.
