Kementerian PPPA dorong Partisipasi Anak Pelopor Pemilih Pemula Cerdas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengimbau semua anak Indonesia untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilu 2024 dan membantu mencegah penyalahgunaan anak dalam aktivitas politik.
Rr. Endah Sri Rejeki, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian PPPA, menekankan pentingnya mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pemilih pemula. Saat diwawancarai di Jakarta pada hari Rabu, dia mengatakan bahwa anak-anak harus dididik tentang pendidikan politik dan kesadaran politik karena peran penting mereka dalam menentukan masa depan.
Rejeki menekankan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas politik harus dihindari dan berbahaya. Dia mengatakan, “Berbagai bentuk pelibatan anak, seperti penggunaan mereka sebagai massa kampanye politik, menjadikan mereka sebagai bintang atau juru kampanye politik, serta manipulasi data anak yang belum memiliki hak pilih agar bisa ikut dalam pemilihan, merupakan contoh konkret dari pelibatan anak yang bersifat eksploitatif.”
“Stigma ini menciptakan jarak antara anak dan politik, sehingga anak enggan terlibat dalam pembahasan politik, padahal sebenarnya mereka memiliki hak dalam dunia politik,” kata Endah Sri Rejeki. Menurutnya, penyalahgunaan anak dalam kampanye partai politik menciptakan stigma negatif terhadap anak-anak, menggambarkan politik sebagai kotor, rumit, dan penuh kecurangan.
Anak-anak sering apatis terhadap politik karena tidak memahami politik dan tidak memiliki informasi yang cukup. Rejeki menegaskan bahwa banyak anak tidak tahu banyak tentang politik dan demokrasi, jadi mereka tidak mau berbicara atau berbicara tentang politik. Untuk itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang politik dan literasi politik.
Dengan mengajak anak-anak menjadi pelopor pemilih pemula yang cerdas, Kementerian PPPA berkomitmen untuk membentuk generasi yang terlibat secara aktif dalam proses demokrasi, sambil bersama-sama mencegah risiko penyalahgunaan anak dalam ranah politik praktis. Dengan upaya ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh sebagai warga negara yang paham hak dan tanggung jawabnya dalam membangun masa depan bangsa.
