Melalui Satgas IKN Kementerian PUPR: Pembangunan 47 Tower Rusun ASN di IKN Nusantara Dimulai Agustus 2023
Diumumkan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa proyek pembangunan 47 tower rumah susun (Rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, akan dimulai pada bulan Agustus 2023.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, mengatakan di Jakarta pada Rabu (9/8) bahwa mereka berharap penandatanganan kontrak dan konstruksi langsung proyek Rusun ASN dengan skema APBN dapat dimulai pada bulan Agustus ini.
Danis mengatakan bahwa sekitar 12 dari 47 menara Rusun ASN diharapkan selesai pada tahun mendatang, memungkinkan ASN untuk langsung menempati fasilitas tersebut. Proyek Rusun ASN ini direncanakan akan menampung sekitar 2.200 ASN, yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara.
Di wilayah inti IKN Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kementerian PUPR berencana untuk mempercepat pembangunan Rusun hunian bagi pegawai pemerintahan.
Hunian Rusun akan disesuaikan dengan pangkat jabatan ASN, dengan unit hunian yang lebih luas diperkirakan sebesar 98 meter persegi.
Ditambahkannya, “Rusun ini akan menjadi hunian sekelas apartemen dengan total 47 menara, dan rata-rata setiap menara akan memiliki 12 lantai.”
Danis menekankan bahwa konsep kota yang berpusat pada pengelolaan dan perlindungan ekosistem hutan telah dipertahankan selama pembangunan Rusun hunian. Oleh karena itu, pembangunan Rusun akan meminimalkan penebangan hutan.
Sebelum ini, pemerintah telah merencanakan untuk memindahkan pegawai ASN dari berbagai kementerian dan lembaga ke IKN Nusantara secara bertahap mulai tahun 2024.
Setiap kementerian dan lembaga non-kementerian pemerintah yang terlibat dalam pemindahan ASN ke IKN Nusantara. Beberapa kementerian dan lembaga negara, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, diharapkan menjadi bagian dari tahap awal pemindahan ke IKN Nusantara.
