Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, menurut Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sangat membantu pemerintah daerah mengurangi kasus gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh asupan gizi yang buruk.
BKKBN dapat mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil kepala daerah untuk membahas khusus tentang percepatan penurunan stunting dalam waktu yang tersisa, kata Hasto Wardoyo. Ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan stunting dan memberikan dorongan untuk tindakan bersama.
Menurut Hasto, undang-undang yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting telah terbukti berhasil menurunkan angka stunting di seluruh negeri. Angka stunting sebesar 24,4% pada tahun 2021 kemudian turun menjadi 21,6% pada tahun 2022.
Pemerintah menganggap penurunan sebesar 2,8 persen sebagai pencapaian yang cukup baik dalam upaya pengentasan stunting. Selain itu, peraturan tersebut juga mencapai penurunan angka stunting di Sumatera Selatan menjadi enam persen.
Halasto menjelaskan bahwa, karena data di tingkat kabupaten seringkali memiliki kesalahan karena jumlah sampel yang kurang, data di tingkat provinsi lebih dapat diandalkan. Banyak orang bekerja untuk mengurangi stunting, seperti sektor swasta, perguruan tinggi, dan militer.
Perpres yang sama juga menetapkan bahwa setiap wakil kepala daerah akan ditunjuk sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting (TPPS) untuk wilayahnya. Wakil kepala daerah harus menjalankan lima pilar terkait selama masa jabatan mereka untuk mencapai tujuan tersebut.
Wakil bupati, wakil wakil kota, dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) juga termasuk dalam peraturan tersebut. Menurut Hasto, karena aturan tersebut sudah jelas dan baku, semua pihak diharapkan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
Hasito menekankan kepada para pemimpin daerah bahwa stunting dapat memiliki efek buruk yang berkepanjangan pada tumbuh kembang anak hingga usia dewasa. Pemerintah mungkin kesulitan mendapatkan bonus demografi karena hal ini. Presiden mengatakan bahwa generasi muda akan menentukan apakah negara akan menerima bonus demografi atau tidak. Akibatnya, mengatasi stunting sangat penting untuk masa depan negara.
, sangat membantu pemerintah daerah mengurangi kasus gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh asupan gizi yang buruk.){kind=link}