Ketua MPR Yakin Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Mampu Mendukung Visi Panglima TNI
Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki kemampuan untuk membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh TNI AD dan Indonesia.
“Kasad pasti mampu mendukung visi Panglima TNI bahwa TNI harus menjadi yang utama dengan fokus profesionalisme. Karena itu, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik, mereka harus terlengkapi, terlatih, dan terbayar dengan baik, kata Bamsoet, sapaan akrabnya.
Setelah menghadiri upacara serah terima jabatan (sertijab) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kasad di Markas Besar TNI AD (Mabesad)
Bamsoet menekankan bahwa persiapan operasional TNI AD sangat penting dalam menghadapi dinamika yang kompleks. Seperti menangani masalah di Papua, penanggulangan bencana alam, dan menjaga kondusifitas Pemilu 2024. Sesuai dengan fokus tugas yang terungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Selain itu, Bamsoet menekankan bahwa kedaulatan bangsa dan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer. Itu juga harus mempertimbangkan ancaman dari berbagai sudut pandang, seperti ekonomi, sosial-budaya, politik, dan ideologi, serta ancaman soft power lainnya. Akibatnya, TNI AD harus lebih waspada terhadap ancaman nir-militer yang dapat merusak ideologi negara.
Bamsoet menegaskan bahwa, dalam hal menjaga netralitas personel TNI AD. Kasad harus mendukung Panglima TNI dalam menjaga netralitas anggota TNI AD agar tidak termanfaatkan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dengan melibatkan TNI dalam politik.
Bamsoet mengingatkan bahwa TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mewajibkan TNI dan Polri untuk tetap neutral dalam pemilu.
Menurutnya, UU tersebut dengan tegas melarang anggota TNI berpartisipasi dalam partai politik. Mengikuti kegiatan politik praktis, dan berpartisipasi dalam pemilu dan jabatan politik lainnya.