Ketum Golkar : Penyebutan Netralitas Jokowi oleh PBB Adalah Hal Biasa
Bandung, Penjuru – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa menyinggung netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Komite HAM PBB adalah hal yang biasa. Menurut Airlangga, hampir semua presiden memiliki partai sebagai kendaraan politiknya.
“Enggak ada tanggapan. Semua, hampir semua presiden punya partai. Lee Kuan Yew punya Partai PAP. Joe Biden dari Demokrat. Jadi itu biasa. Pak Jokowi partai-nya beda,” kata Airlangga saat diwawancarai di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Airlangga menjelaskan bahwa pemimpin negara lainnya, seperti Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, berasal dari Partai Aksi Rakyat yang dibentuknya. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden berasal dari Partai Demokrat.
Anggota Komite HAM PBB (CCPR) asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye, sempat mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024 dalam Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadakan di Jenewa, Swiss, pada 12 Maret lalu.
Ndiaye memulai pertanyaannya dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
“Kampanye digelar setelah putusan di saat-saat terakhir yang mengubah syarat pencalonan, memungkinkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” kata dia dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV.
Ia kemudian mempertanyakan langkah-langkah yang diterapkan di Indonesia untuk memastikan bahwa para pejabat negara, termasuk presiden, tidak dapat memberikan pengaruh berlebihan terhadap pelaksanaan pemilu.
Ndiaye juga bertanya apakah pemerintah Indonesia telah menyelidiki dugaan intervensi pemilu tersebut.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye, tetapi malah menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan.
