Menurut Thomas Nifinluri, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya adalah untuk mencegah dampak buruk kabut asap terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dan negara tetangga.
Dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, langkah-langkah respons cepat dan kolaboratif terus ditingkatkan, kata Thomas Nifinluri.
Di Jakarta pada hari Kamis, dia menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya nasional dan berpartisipasi aktif dalam tingkat regional ASEAN.
Menurut Thomas, Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat berada di ujung perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, agar tidak mengganggu hubungan dengan negara tetangga, kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan asap lintas batas harus ditangani secara bersamaan.
Sampai Juli 2023, total 12.537 hektar hutan dan lahan terbakar di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, dan Sanggau, menurut data Sipongi+ KLHK.
KLHK telah mengirimkan personel Manggala Agni ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Selain itu, KLHK menggunakan helikopter untuk melakukan “bom air”, yang mengirimkan 1,25 juta liter air langsung ke wilayah Kalimantan Barat.
Thomas menyatakan, “Water bombing telah dilakukan dalam 19 sorti, dengan total 1,25 juta liter air untuk pemadaman.”
Selain itu, KLH telah menerapkan teknologi modifikasi cuaca tahap I dan II dalam 40 sorti, membagikan 38,3 ton garam. Pada 23 Agustus hingga 1 September 2023, teknologi tahap III dimulai.
Pada pertemuan negara-negara Asia Tenggara di Vientiane, Laos, pada tanggal 22 Agustus 2023, delegasi Indonesia, dipimpin oleh Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, memberikan penjelasan tentang berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalkan potensi kabut asap lintas batas.
Menurut Laksmi, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk mencegah kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Mereka telah melakukan ini melalui pemantauan, evaluasi, pencegahan, dan persiapan personel dan sarana yang diperlukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Empat dokumen disepakati selama pertemuan COM-18 AATHP di Laos. Dokumen tersebut adalah Perjanjian Pembentukan (EA) tentang ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC), Perjanjian Kedua tentang Kerja Sama ASEAN untuk Pengendalian Polusi Transboundary Haze dengan Metode Pelaksanaan (2023–2030), Strategi Manajemen Pertanian ASEAN kedua/APMS (2023–2030), dan Perjanjian Investasi ASEAN untuk Tanah Tanpa Hama yang Berkelanjutan.
Laksmi menyatakan bahwa keempat dokumen tersebut merupakan hasil pekerjaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Dia berharap perjanjian tentang Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran Transboundary Haze dapat memulai operasi penuh ACCTHPC di Indonesia.
Di Indonesia, ACCTHPC adalah pusat ASEAN yang berfungsi sebagai pusat koordinasi regional untuk mengendalikan polusi asap lintas batas. Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara anggota bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain dalam mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas.
Diharapkan bahwa pengoperasian penuh ACCTHPC akan membantu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dilaksanakan sepenuhnya.
