KND Mengapresiasi Kolaborasi Kemendikbudristek dalam Pendidikan Inklusif
Bandung, Penjuru – Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyambut baik kolaborasi yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui peluncuran Program Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif, dalam bentuk Modul Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar.
Dante Rigmalia, Ketua Komisioner KND, menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam kolaborasi lainnya guna meningkatkan layanan pendidikan inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas.
“Pelibatan KND dalam acara tersebut menunjukkan kesinambungan kolaborasi dengan Kemendikbudristek dalam meningkatkan pendidikan inklusif. Kami siap untuk berkolaborasi dalam program pendidikan lainnya,” kata Dante di Jakarta, Jumat.
Ia juga mengungkapkan bahwa KND bersama Kemendikbudristek telah melakukan kolaborasi pada tahun sebelumnya dalam bentuk review modul buku mengenai dukungan pendidikan bagi penyandang disabilitas yang dapat digunakan oleh orang tua dan tenaga pendidik.
Selain itu, KND juga memberikan dukungan untuk pendidikan tinggi penyandang disabilitas dengan mendorong pembentukan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi melalui kerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa).
Pada hari Kamis (21/3), Kemendikbudristek meluncurkan Program Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif dalam bentuk Modul Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memenuhi hak murid mendapatkan layanan pendidikan yang inklusif dan setara.
Iwan Syahril, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memberikan pembelajaran yang setara kepada semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus.
“Komitmen kita jelas harus menyelenggarakan pendidikan yang bersifat inklusif, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus, untuk mengikuti pendidikan pembelajaran dalam lingkungan secara bersama-sama,” kata Iwan.
Saat ini, terdapat sekitar 40 ribu sekolah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPPI) yang merupakan penugasan wajib untuk menyediakan setidaknya satu sekolah dengan layanan pendidikan inklusif di setiap kabupaten/kota.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperlengkapi guru di setiap satuan pendidikan dengan edukasi dan pelatihan mengenai pengajaran inklusif, salah satunya dengan peluncuran Modul Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar.
Peluncuran modul tersebut juga sejalan dengan Kurikulum Merdeka Belajar yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman bagi semua anak.
Iwan juga mengingatkan kepada kepala dinas di tingkat daerah untuk mendukung dan memfasilitasi pendidik dan tenaga pendidik dalam mengikuti pelatihan modul tersebut.
