Komisi II DPR Menegur KPU dan Bawaslu atas Kurangnya Keseriusan dalam Rapat
Anggota Komisi II dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menyoroti kurangnya keseriusan KPU dan Bawaslu dalam menghadiri rapat dengar pendapat dengan DPR pada hari Senin (10/6).
Guspardi mengungkapkan kekecewaannya terhadap sedikitnya kehadiran jajaran KPU dan Bawaslu dalam rapat hari itu yang membahas tentang anggaran.
“Dalam rapat hari ini, saya melihat KPU dan Bawaslu menampakkan ketidakseriusannya untuk menghadapi RDP ini,” ujar Guspardi dalam rapat tersebut.
Guspardi juga menyayangkan bahwa dari tujuh komisioner, hanya tiga yang hadir dalam rapat tersebut, yaitu Hasyim Asy’ari, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan di KPU harus bersifat kolektif dan kolegial, sehingga semua pertanggungjawaban keuangan tidak hanya ditanggung oleh ketua, tetapi juga oleh seluruh komisioner.
“Janganlah kita menganggap bahwa pertanggungjawaban keuangan tetap tidak penting setelah selesai pemilu,” tambahnya.
Selain itu, Bawaslu juga hanya diwakilkan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, tanpa didampingi oleh jajaran komisioner lainnya.
“Yang lebih tragis lagi adalah kehadiran hanya satu-satunya ketua dari Bawaslu. Ini sungguh memprihatinkan,” ungkapnya.
Guspardi sangat menyayangkan absennya jajaran komisioner KPU dan Bawaslu dalam rapat tersebut. Baginya, hal ini menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut seolah-olah menyepelekan rapat tersebut.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Rezka Oktoberia. Ia juga mempertanyakan alasan dari ketidakhadiran jajaran komisioner KPU dan Bawaslu dalam rapat tersebut.
“Kami ingin mengetahui mengapa komisioner lainnya, baik dari KPU maupun Bawaslu, tidak hadir dalam rapat ini. Kami membutuhkan penjelasan atas hal ini,” ucapnya.
Kehadiran rapat adalah bagian penting dari proses demokrasi dan transparansi. Harapannya, teguran dari Komisi II DPR ini dapat mendorong KPU dan Bawaslu untuk lebih serius menghadiri rapat-rapat mendatang demi kelancaran proses penyelenggaraan pemilu dan pengawasan yang lebih efektif.
