KPI Desak Prabowo untuk Menghapus Hukuman Mati di Indonesia
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mendesak presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, untuk mengambil tindakan nyata dalam menghapus hukuman mati di Indonesia. Sekretaris Jenderal KPI, Mike Verawati, mengapresiasi tindakan Prabowo yang berhasil menyelamatkan pekerja migran Indonesia dari hukuman mati di Malaysia pada tahun 2015. Pekerja tersebut adalah Wilfrida Soik, yang sering disebutkan oleh Prabowo dalam berbagai forum, termasuk debat calon presiden 2024.
“Saya tidak ingin urusan ini, maaf Pak Prabowo yang akan menjadi presiden selanjutnya, banyak berkampanye soal menolak hukuman mati. Itu tidak boleh digunakan hanya untuk popularitas agar terlihat baik,” kata Mike Verawati dalam Diskusi Publik di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (30/6).
“Kita juga harus menuntut bagaimana dia (Prabowo) bisa mengartikulasikan atau menurunkan itu dalam hal komitmen. Menuju negara yang abolisionis,” tegasnya.
Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, juga menyuarakan hal serupa. Ardi menegaskan bahwa pemerintahan setelah Joko Widodo harus melakukan moratorium hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana.
Ardi mencatat bahwa hukuman mati paling banyak terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan total 517 kasus sejak 2014. Pada periode pertama Jokowi terdapat 221 hukuman mati dan 296 vonis di periode kedua hingga Juni 2024.
“Tahun 2024 ini saja, dari Januari-Juni sudah terdapat 33 vonis mati yang dijatuhkan. Jika kita kalkulasi secara rata-rata, vonis mati di masa pemerintahan Joko Widodo itu rata-rata 57 vonis setiap tahun,” jelasnya.
“Angka ini meningkat sebanyak 338 persen dibandingkan dengan empat presiden sebelumnya, dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan Presiden SBY. Sebelumnya, hanya ada 13 vonis mati per tahun,” tambah Ardi.
Imparsial mendesak agar hukuman mati tidak dijadikan sebagai kebijakan politik yang populis dan menantang komitmen Prabowo. Ardi mencontohkan upaya Prabowo yang bolak-balik Indonesia dan Malaysia demi membebaskan Wilfrida dari hukuman mati di Malaysia. Ia menuntut agar apa yang dilakukan ketua umum Partai Gerindra itu bukan hanya sekadar pencitraan.
“Jika memang (Prabowo) memiliki perspektif atau paradigma yang jelas terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hukuman mati, pemerintahan ke depan wajib melakukan moratorium tentang hukuman mati. Jangan tidak jelas statusnya jika memang ada komitmen,” tegas Ardi.
“Jika paradigma pemerintah masih sangat pro terhadap hukum mati, bahkan dalam waktu dekat pemerintah melakukan eksekusi, vonis yang terus dilakukan sangat tinggi, dan sedikit-sedikit sangat mudah menjatuhkan hukuman mati, itu tentu akan sangat menghambat upaya kita dan pemerintah untuk melakukan lobi, advokasi, atau menggalang dukungan internasional untuk menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri,” tandasnya.
Sikap pemerintah yang masih menjatuhkan hukum mati atas kejahatan di dalam negeri dianggap sebagai anomali. Pasalnya, Indonesia juga berjuang menyelamatkan nyawa tenaga kerjanya di luar negeri yang terancam vonis mati.
Terbaru, Kementerian Luar Negeri mengungkapkan ada 165 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, data terbaru per Mei 2024. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, mengatakan paling banyak terancam vonis mati di Malaysia, dengan 155 orang, 1 orang di Vietnam, serta masing-masing 3 orang di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Laos.
Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Maruf Bajammal, menegaskan sikap Indonesia bertentangan dengan upaya lobi-lobi di luar. Pada akhirnya, ini hanya akan mempersulit pembebasan 165 WNI yang terancam hukum mati.
“Karena kita pada faktanya masih retensionis (mendukung hukuman mati), sikap dari Kementerian Luar Negeri bagi saya menjadi anomali,” ucap Maruf.
“Jadi, aneh, di dalam negeri pemerintah masih mempertahankan hukuman mati, tapi di luar negeri berupaya sedemikian rupa untuk terlihat bahwa kita harus melindungi WNI,” tutupnya.
