KSP Mendorong Pelaku Industri Gim Lokal untuk Mengawal Pembentukan Regulasi secara Aktif
Pelaku industri gim lokal disarankan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) untuk berpartisipasi dalam proses menciptakan regulasi baru untuk gim nasional. Tujuannya adalah industri ini dapat berkembang menjadi salah satu komponen ekonomi yang memiliki kemampuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pemerintah sangat berterima kasih atas masukan dan saran dari pelaku industri. Dalam siaran pers di Jakarta pada hari Senin, Helson Siagian, pakar KSP, mengatakan, “Kami mengajak semua pihak untuk turut mengawal regulasi-regulasi yang mendukung percepatan ekosistem industri gim.”
Nelson mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pemerintah saat ini sedang mengevaluasi peraturan untuk mengubah atau menambah Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Aktif Elektronik. Ia menekankan betapa pentingnya untuk membuat regulasi dengan hati-hati tanpa mengganggu industri gim lokal.
Selain itu, Helson menekankan pentingnya memberikan waktu yang cukup untuk sosialisasi agar gim asing tidak diblokir secara langsung saat regulasi diberlakukan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian di industri ini.
“Tentu saja pelaku industri masih dapat memberikan masukan yang berharga selama regulasi ini masih dalam tahap perancangan,” katanya.
Helson menekankan bahwa regulasi gim nasional harus diperbarui karena industri gim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Menurut data lembaga Statista, Helson memperkirakan pendapatan pasar gim di Indonesia akan mencapai 505,44 miliar dolar pada tahun 2024, dengan industri gim asing menguasai lebih dari 90% dari total pendapatan.
Helson menanggapi dengan mengatakan bahwa regulasi yang melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan industri gim nasional harus dibuat. Regulasi seperti itu sedang dalam pertimbangan pemerintah saat ini.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem industri gim Indonesia, kata Helens. Sejak tahun 2022, pemerintah telah bekerja sama dengan asosiasi dan pelaku industri gim untuk menerapkan berbagai program percepatan. Beberapa di antaranya adalah penyediaan infrastruktur teknologi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, dan pembukaan pasar.
Helson menambah, “Regulasi untuk melindungi industri juga menjadi hal yang tak kalah penting dalam konteks ini.”
