KSP Menegaskan Pentingnya Integrasi Literasi Keagamaan di Sekolah
Siti Ruhaini Dzuhayatin, seorang Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Presiden RI (KSP), menegaskan pentingnya mengintegrasikan literasi keagamaan, terutama terkait moderasi beragama, dalam kurikulum pendidikan di sekolah.
Dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Institut Leimena di Surabaya, Jumat lalu, ia menjelaskan bahwa hal ini menjadi sangat penting mengingat isu keagamaan di Indonesia sangatlah kompleks.
“Kita hidup dalam masyarakat yang sangat kompleks dengan ribuan etnis dan enam agama besar, serta puluhan agama lokal. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mengelola keragaman keagamaan,” katanya.
Ditambah lagi, dengan semakin mudahnya akses informasi, Siti Ruhaini menilai bahwa masyarakat harus menjadi bijak dan mempertimbangkan aspek hukum ketika membicarakan tentang kehidupan beragama.
“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga sebagai warga negara, terutama guru, untuk mengintegrasikan aspek-aspek keagamaan dalam pendidikan,” tambahnya.
Oleh karena itu, lokakarya yang diadakan melalui program Literasi Keagamaan Lintas Bangsa (LKLB) akan memberikan manfaat yang signifikan, terutama bagi para pendidik yang membimbing generasi penerus Indonesia.
Manfaat tersebut termasuk memperkuat mandat konstitusi negara dalam melindungi seluruh warga negara, membangun kehidupan yang harmonis dan nyaman, serta mengajarkan praktik keagamaan yang moderat di Indonesia.
Dalam pelatihan tersebut, para guru akan diberikan pengetahuan teoritis dan praktis tentang bagaimana cara mengimplementasikan konsep moderasi beragama dalam proses pembelajaran.
“Sebagai contoh, seorang guru matematika tidak hanya mengajar rumus seperti 5+3=8. Mereka bisa memasukkan narasi seperti 5 buku milik Ahmad ditambah 3 buku milik Made, berapa totalnya? Dengan cara ini, anak-anak diajak untuk memahami realitas kehidupan masyarakat kita,” ujarnya.
Lokakarya tersebut, yang berlangsung dari Jumat hingga Minggu (5/5), diikuti oleh 35 pengajar dari berbagai tingkatan pendidikan dan mata pelajaran di Surabaya dan sekitarnya.
Narasumber dalam acara tersebut meliputi Siti Ruhaini Dzuhayatin dari Kantor Staf Presiden RI, Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia (HAM) Ditjen HAM Kemenkumham Harniati, serta Koordinator Program Alumni Institut Leimena, Daniel Adipranata.