Mahfud Menyatakan Hak Angket Tidak Dapat Mengubah Hasil Pemilu
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan bahwa pelanggaran dalam Pemilihan Umum () 2024 dapat diselesaikan melalui jalur politik berupa hak angket di DPR RI, meskipun hal itu tidak akan mengubah hasil.
“Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota partai politik, yang panggungnya adalah DPR. Semua anggota partai politik di DPR memiliki kewenangan hukum untuk menuntut hak angket. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa masalah dalam pemilu ini tidak bisa diselesaikan melalui hak angket. Tentu saja, itu mungkin,” kata Mahfud dalam pernyataannya di Jakarta, pada hari Senin.
Dia menjelaskan bahwa sebagai peserta Pemilu 2024, pasangan calon tidak dapat menggunakan jalur politik, tetapi hanya melalui jalur hukum, yaitu melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun demikian, kata Mahfud, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dapat langsung mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilu 2024 melalui dua jalur, yakni jalur politik dan jalur hukum, karena selain sebagai peserta Pemilu, mereka juga merupakan tokoh-tokoh partai politik.
“Saya sebagai peserta pemilu, tidak dapat menggunakan jalur politik; tetapi saya akan masuk melalui jalur hukum. Pak Ganjar dan Pak Cak Imin dapat menggunakan dua jalur, karena selain peserta pemilu, mereka juga adalah tokoh partai politik,” jelas Mahfud.
Muhaimin, yang berpasangan dengan calon presiden Anies Baswedan, adalah ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); sementara Ganjar Pranowo, pasangan Mahfud MD dalam Pemilu 2024, adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Lebih lanjut, Mahfud menyatakan bahwa ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan dalam Pemilu 2024. Pertama, adalah jalur hukum melalui MK, yang dapat membatalkan hasil pemilu jika terdapat bukti yang memadai dan hakim MK berani untuk melakukannya.
Kedua, lanjutnya, adalah jalur politik melalui hak angket di DPR, yang tidak dapat membatalkan hasil pemilu tetapi dapat memberikan sanksi politik kepada presiden.
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengusulkan penggunaan hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 saat rapat bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2024.
“Jika DPR tidak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan dalam Pemilu 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2024.
Hak angket adalah hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hingga saat ini, usulan Ganjar itu disambut baik oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, partai politik lain yang mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat, serta partai-partai di Koalisi Indonesia Maju menolak usulan tersebut.
Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, mengatakan bahwa relawan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 membuka komunikasi untuk mengajukan hak angket atas dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Aktivis tahun 1998 itu menekankan bahwa fraksi PDI Perjuangan di DPR RI secara solid mendukung usulan hak angket.
“Orang yang membiarkan kecurangan, melakukan kecurangan. Orang yang membiarkan kejahatan, juga akan melakukan kejahatan. Orang yang membiarkan kekerasan, sebenarnya juga melakukan kekerasan,” tegas Adian dalam pertemuan relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta pada hari Jumat (23/2).
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing dalam Pemilu 2024 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Saat ini, tahapan Pemilu 2024 masih menunggu hasil penghitungan suara dari KPU RI. Hasil real count per Senin, pukul 12.00 WIB, menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,84 persen; diikuti oleh pasangan Anies-Muhaimin dengan 24,44 persen dan Ganjar-Mahfud di urutan ketiga dengan perolehan suara 16,72 persen.
