Mahkamah Konstitusi (MK) Siap Hadapi Laporan Perkara PHPU 2024
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengungkapkan bahwa lembaga tersebut telah melakukan berbagai persiapan untuk menangani laporan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.
Menurut Fajar, persiapan khusus telah dilakukan mengingat pentingnya acara lima tahunan ini. MK bertekad untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara PHPU berjalan dengan sukses dan lancar.
Persiapan yang telah dilakukan oleh MK mencakup aspek regulasi, sarana prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) untuk koordinasi pengamanan.
“Fokus MK adalah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, SDM (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama Maret,” ujar Fajar.
Fajar juga menjelaskan bahwa jam pelayanan MK untuk laporan perkara PHPU mengikuti ketentuan yang ada. Masa pengujian permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) adalah tiga hari kerja sejak pengumuman atau penetapan hasil pilpres oleh KPU.
Sementara untuk perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg), waktu pengajuan permohonan adalah 3×24 jam sejak pengumuman atau penetapan hasil pileg oleh KPU.
Hingga saat ini, lanjut Fajar, belum ada permohonan PHPU ke MK karena proses pelaporan baru dimulai setelah KPU mengumumkan hasil pemilu.
“Pelaporan belum ada karena sesuai dengan aturan, permohonan PHPU ke MK baru dimulai sejak KPU mengumumkan hasil pemilu karena objek permohonannya adalah keputusan KPU terkait hasil pilpres atau pileg,” jelasnya.
Pemilu 2024 diikuti oleh 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, ada tiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai dari tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.
, mengungkapkan lembaga tersebut telah melakukan berbagai persiapan menangani laporan perkara PHPU 2024.){kind=link}