Menaker : Pemda Harus Optimalisasi BLK untuk Peningkatan Kualitas PMI
Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan, meminta Pemda pemerintah daerah untuk Optimalisasi peran balai latihan kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia (PMI). Pada kunjungannya di Lampung Timur, Senin, Ida Fauziyah menyatakan bahwa meskipun bekerja di luar negeri dianggap sebagai peluang, hal itu memiliki konsekuensi, yaitu perlunya menyiapkan tenaga kerja dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai.
“Kami mendorong adanya peningkatan kompetensi melalui balai latihan kerja yang bisa dimaksimalkan, terutama BLK yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kualitas pekerja migran,” kata Ida Fauziyah. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, bertanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan.
Memiliki keterampilan dan kemampuan adalah cara pertama bagi pekerja migran untuk melindungi diri dari berbagai risiko dan tindakan negatif, menurut Ida Fauziyah. Diharapkan bahwa PMI akan dapat memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui sertifikasi, baik dari bisnis maupun pemberi kerja di luar negeri.
Menurut Ida Fauziyah, penempatan PMI terus meningkat setiap tahunnya. Namun, 54% dari mereka memiliki pendidikan SMP ke bawah, dan 61% dari mereka adalah pekerja wanita yang bekerja di sektor informal. Ia menganggap bahwa masalah penempatan yang tidak sesuai prosedur harus diselesaikan, dan sertifikasi akan memastikan bahwa PMI memiliki kompetensi yang memadai meskipun memiliki tingkat pendidikan rendah.
Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa peningkatan keterampilan dan kompetensi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dengan dana dari APBD. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan, terutama untuk lulusan SMK atau SMA yang perlu disesuaikan kompetensinya melalui BLK. Selain itu, pemerintah terus membangun balai vokasi di daerah yang belum memilihkan APBD.