Mendagri : Sistem Pilkada Langsung Dapat Menghambat Pembangunan Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengevaluasi dampak politik dari pelaksanaan Pilkada langsung yang seringkali mengganggu proses pembangunan di daerah. Pernyataannya tersebut disampaikan saat membandingkan kelebihan dan kekurangan antara sistem pemilihan kepala daerah melalui Pilkada langsung dengan penunjukan penjabat kepala daerah dalam rapat Komisi II DPR, pada Senin (10/6).
Tito menyoroti bahwa urusan politik, terutama yang terkait dengan partai politik, sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan ketika kepala daerah dipilih melalui Pilkada langsung. Menurutnya, persaingan dan rivalitas antarpartai dapat mengganggu proses pembangunan yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat.
Ia juga menekankan bahwa hubungan yang kurang harmonis antara gubernur dan bupati/wali kota di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, terutama jika mereka berasal dari partai politik yang berbeda, sering kali menjadi masalah yang menghambat pembangunan.
Tito juga menyoroti beberapa kekurangan lain dari pelaksanaan Pilkada, seperti potensi polarisasi masyarakat, risiko konflik sosial, biaya politik yang tinggi, dan kurangnya pengalaman birokrat dari sebagian kepala daerah terpilih.
Namun demikian, Tito juga mengakui beberapa dampak positif dari Pilkada langsung, termasuk legitimasi yang kuat bagi kepala daerah terpilih dan terciptanya iklim demokrasi yang sehat. Ia juga menekankan bahwa sistem Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi calon dari berbagai kalangan untuk memimpin daerah.
Dalam konteks perbandingan dengan penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat, Tito menyatakan bahwa penjabat tersebut, yang mayoritas merupakan birokrat, cenderung tidak terlibat dalam konflik politik dan tidak memerlukan biaya politik yang tinggi. Namun, ia juga mengakui bahwa penjabat tersebut mungkin memiliki legitimasi yang lebih lemah dan kurang inovatif dalam pembangunan.
Tito menegaskan bahwa baik Pilkada langsung maupun penunjukan penjabat kepala daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif untuk memilih sistem yang terbaik untuk pembangunan daerah.
