Menurut Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), tujuan perencanaan pembangunan di desa di seluruh Indonesia telah tercapai.
Menurut Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), program pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia telah mencapai target yang ditetapkan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Mendes PDTT menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan dana desa tahun 2023, yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM desa.
Dalam rapat sinergitas dan konsolidasi tenaga pendamping profesional (TPP) dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Banda Aceh, dia menyatakan, “Tahun 2023, dana desa untuk pertumbuhan ekonomi mencapai 45,7 persen, sedangkan untuk SDM mencapai 37,1 persen. Artinya, perencanaan pembangunan di desa-desa sudah berada pada jalur yang benar, dan itu berkat peran pendamping desa.”
Besar presentase dana desa 2023 untuk kedua komponen tersebut, menurut Mende PDTT, menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa telah sesuai dengan masalah, potensi, dan data yang ada.
Selain itu, ia menekankan bahwa dana desa dapat digunakan untuk tujuan apa pun asalkan terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Mende PDTT, keberhasilan pembangunan desa bergantung pada kerja keras tenaga pendamping. Oleh karena itu, diharapkan bahwa tenaga ahli yang terkait dengan pendamping lokal desa (PLD) dapat diinformasikan kepada masyarakat.
Gus Halim, yang sering disebut sebagai “Gus Halim”, menyatakan, “Jika pendamping tidak bisa bekerja, pemanfaatan dana desa tidak sesuai aturan, jika pendamping tidak bisa bekerja maka saya tidak bisa melihat pembangunan di desa, jika pendamping tidak bisa bekerja maka saya tidak tahu apakah perencanaan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan masalah.”
Ia juga menyatakan bahwa pendampingan akan menjadi lebih sulit setelah semua desa di Indonesia mencapai status mandiri. Fokusnya akan beralih dari infrastruktur ke pemberdayaan agar kualitas SDM meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, setiap desa yang semakin mandiri semakin membutuhkan pendamping. Oleh karena itu, obsesi saya adalah satu desa satu pendamping karena tugasnya semakin berat.
Selain itu, dua keluarga pendamping desa yang meninggal saat menjalankan tugas menerima santunan dan Jaminan Hari Tua (HJT) dari BPJS pada acara tersebut. Ahli waris Edi Shandra PLD Kabupaten Aceh Barat menerima uang sebesar Rp43.662.440 dan Fadhliana PD Kabupaten Nagan Raya menerima uang sebesar Rp43.695.392.
Selain itu, dana solidaritas TPP Aceh sebesar Rp19.816.000 juga dikumpulkan untuk ahli waris Fadhliana.
, tujuan perencanaan pembangunan di desa di seluruh Indonesia telah tercapai.){kind=link}