Menemukan Solusi Pembiayaan Pendidikan Tinggi
Bandung, Penjuru – Nadia tidak dapat menyembunyikan kesedihannya ketika menceritakan tentang pemutusan sepihak beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, Bu, tiba-tiba sudah dicabut begitu saja. Kami tidak lagi mendapat bantuan beasiswa KJMU,” kata Nadia di Jakarta pada hari Rabu.
Setiap semester, Nadia menerima beasiswa KJMU sebesar Rp9.000.000. Bantuan tersebut digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) di kampusnya sebesar Rp10.000.000. Meskipun tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya pendidikannya, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta tersebut merasa sangat terbantu dengan beasiswa tersebut.
“Orang tua saya hanya bisa menambahkan Rp1.000.000 saja, jadi tidak terlalu memberatkan,” kata anak dari penjual nasi uduk tersebut.
Nadia mengungkapkan keprihatinannya dengan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghentikan beasiswa bagi masyarakat yang masuk dalam pemeringkatan kesejahteraan (Desil) 5, 6, 7, 8, 9, dan Desil 10. Dalam aturan terbaru, hanya mereka yang masuk ke dalam kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3), dan rentan miskin (Desil 4) yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar) dan KJMU.
“Ayah saya hanya seorang pekerja serabutan, setelah di-PHK saat pandemi COVID-19, tapi anehnya masuk ke dalam Desil 5,” kata seorang mahasiswa penerima KJMU, Fatimah.
Fatimah berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meninjau ulang keputusan pencabutan beasiswa tersebut karena khawatir akan menghambat kelancaran studi mahasiswa penerima KJMU. Ia juga mengkhawatirkan bahwa keputusan tersebut dapat menyebabkan para mahasiswa harus mengambil cuti karena tidak mampu membayar UKT.
Tantangan dalam pembiayaan pendidikan tinggi tidak hanya dialami oleh penerima KJMU. Sebelumnya, mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) juga dihebohkan dengan penawaran pembiayaan pendidikan melalui pinjaman online untuk membayar uang kuliah di kampus tersebut.
Pendidikan tinggi menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan di negara kita. Beberapa praktik baik mulai muncul, menunjukkan bagaimana pendidikan tinggi dapat mengubah nasib satu keluarga dari jurang kemiskinan.
Perguruan tinggi juga merupakan jembatan terakhir untuk mengantarkan mahasiswa menjadi warga negara yang kompeten dan mandiri dalam bekerja di dunia profesional. Namun, persiapan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing membutuhkan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam mengakui bahwa biaya pendidikan tinggi memang tidak murah.
Data menunjukkan bahwa rata-rata biaya total pendidikan tinggi di Indonesia adalah sekitar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp28 juta per mahasiswa.
“Sementara di negara Skandinavia, biaya pendidikan memang ditanggung negara karena masyarakat membayar pajak penghasilan yang tinggi. Adapun di Indonesia, tingkat pembayaran pajak masih rendah,” kata Nizam dalam diskusi edukasi yang berjudul “Mengupas Skema Terbaik dan Meringankan Pendanaan Mahasiswa di Universitas Yarsi” di Jakarta.
Dalam diskusi tersebut, Nizam menyoroti perlunya upaya gotong royong dalam membantu mahasiswa menyelesaikan studinya. Gotong royong tersebut harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu, untuk meringankan biaya pendidikan di perguruan tinggi, perlu ada pembagian proporsi penugasan antara perguruan tinggi negeri dan swasta, sesuai dengan tingkat akreditasi masing-masing.
Begitu juga dengan bantuan biaya operasional pendidikan (BOP), yang harus disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, perlu adanya sinergi pendanaan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha dan industri, serta sinergi pendanaan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa. Program beasiswa LPDP untuk S1 juga perlu terus diperbesar.
Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Handayani, menyatakan bahwa BRI siap mendukung dua aspek utama terkait pembiayaan pendidikan dan literasi keuangan.
BRI dapat memberikan dukungan dalam bentuk beasiswa, pinjaman Briguna Pendidikan dengan bunga ringan, dan pembiayaan melalui fasilitas cicilan kartu kredit dengan bunga mulai nol persen. Perbankan dapat memfasilitasi kebutuhan pembiayaan pendidikan dari tingkat awal pendidikan hingga perguruan tinggi.
Meskipun pinjaman daring atau online tidak salah, namun jika bunga tinggi, hal itu dapat memberatkan bagi peminjam. Data menunjukkan bahwa banyak pelajar dan guru yang terjerat dalam pinjaman daring, yang dapat mencapai 42 persen.
Dalam pembiayaan pendidikan, BRI siap mendukung melalui beasiswa, pinjaman Briguna pendidikan dengan bunga ringan, dan pembiayaan melalui fasilitas cicilan kartu kredit dengan bunga mulai nol persen.
