Para Pemimpin ASEAN Mengadopsi Rangka Kerja Ekonomi Biru yang Berfokus pada Kelestarian
Untuk mengembangkan potensi ekonomi biru di Asia Tenggara, para pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mengadopsi Rangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN pada KTT ASEAN di Jakarta bulan September 2023.
Mengingat bahwa tiga per empat wilayahnya terdiri dari perairan, pengembangan ekonomi biru menjadi sangat penting bagi Indonesia, yang saat ini mengetuai ASEAN. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), memiliki tujuan untuk menjadikan sektor ekonomi biru berkontribusi hingga 15% terhadap PDB nasional pada tahun 2045. Ini akan tiga kali lipat dari kontribusi saat ini, yang hanya 5,3 persen.
Pengembangan ekonomi biru mencakup tujuh elemen, yaitu perikanan tangkap dan budidaya, industri berbasis maritim, pembuatan kapal, ekowisata, pelayanan transportasi laut, bioteknologi dan bioekonomi, serta riset dan pengembangan sumber daya laut. Namun, seringkali fokus pengembangan hanya tertuju pada pengelolaan sumber daya laut, sementara sumber daya wilayah pesisir seperti pantai dan hutan mangrove juga memiliki potensi besar yang perlu dimaksimalkan.
Karena kemampuan mereka untuk menyerap sekitar 21,9 miliar ton emisi CO2 di Indonesia, ekosistem mangrove sedang menjadi subjek diskusi yang hangat. Beberapa negara subtropik bahkan melakukan perdagangan karbon dengan menanam mangrove di Indonesia dalam upaya mereka untuk mengurangi emisi karbon mereka.
Bukan hanya menanam pohon baru atau memperbaiki hutan bakau yang rusak yang penting untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove; sebenarnya, tanah lempung yang mengendap di dalam ekosistem mangrove berfungsi sebagai penyerap emisi karbon, bukan pohon mangrove itu sendiri.
Kawasan mangrove memiliki potensi untuk menjadi tempat wisata, tempat perikanan, ekonomi kreatif, bioteknologi, dan penyedia layanan lingkungan seperti udara bersih, air, dan sumber pangan selain berfungsi sebagai penyerap karbon.
Tujuan dari Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045 adalah untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan, kualitas lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja baru. Pada tahun 2021, Indonesia memiliki ekosistem bakau terluas di dunia dengan luas hutan mangrove mencapai 3,3 juta hektare.
Menjaga keberlanjutan ekosistem, menggunakan pembiayaan yang berkelanjutan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat setempat adalah tantangan utama dalam pengembangan ekonomi biru. Pengembangan ekonomi biru Indonesia dapat terhambat oleh kerusakan ekosistem bakau, terutama dalam bidang perikanan tangkap, budi daya, industri berbasis kelautan, bioteknologi, bioprospecting, dan bioekonomi.
Salah satu kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan menjaga keberlanjutan lingkungan adalah pembangunan ekonomi biru. Program-program yang telah dicanangkan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media untuk mewujudkannya. Agar tidak ada lagi yang merusak ekosistem bakau, sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya ekosistem mangrove dan keberlanjutan lingkungan.
