Mengkaji Ulang Signifikansi Kelompok Komoditas Strategis
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, komoditas strategis telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut keputusan tersebut, beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai adalah komoditas strategis. Beberapa pihak mempertanyakan dasar dan pertimbangan pemilihan komoditas tertentu, seperti bawang dan cabai, apakah dapat menyebabkan inflasi.
Menurut Karen Tambayong, Ketua Komisi Tetap Pengembangan Hortikultura Kamar Dagang dan Industri (Kadin), keputusan ini belum berubah sejak 1967, meskipun pola makan dan permintaan telah berubah. Meskipun ekonomi merupakan dasar pendekatan penentuan komoditas strategis, tingkat tengkes atau stunting di Indonesia masih tinggi, terutama di provinsi seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat.
Pemilihan makanan strategis tidak hanya mempertimbangkan ekonomi tetapi juga kesehatan negara. Pentingnya makanan sehat untuk Indonesia ditekankan karena ekspor yang tinggi tetapi kesehatan rendah tidak akan menghasilkan pemimpin yang kuat. Karena efek negatif tengkes pada pertumbuhan fisik dan kesehatan anak, pangan strategis juga terkait dengan pencegahan dan penanganan tengkes.
Konsumsi karbohidrat yang tinggi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prevalensi tengkes yang tinggi di Indonesia. Di sisi lain, konsumsi buah dan sayuran masih belum mencapai target. Karena itu, diversifikasi pangan sangat penting. Dengan demikian, para peneliti diharapkan dapat melakukan penelitian untuk memetakan protein dan mengembangkan pangan lokal yang sesuai dengan kekayaan biodiversitas Indonesia.
Prof. Dr. Dewi Sukma, MSi, Ketua Umum Perhimpunan Hortikultura Indonesia, menekankan bahwa kolaborasi riset antara lembaga pendidikan tinggi dan sektor swasta diperlukan untuk menghasilkan teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, dianggap penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang sama tentang filosofi dan definisi hortikultura.
Dalam hal ini, strategi “Making Indonesia 4.0”, yang diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian pada 2018 dan belum dioptimalkan, dianggap kurang efektif. Agar dampak dapat segera terwujud dan dilaksanakan secara optimal, pihak terkait harus bekerja sama dengan lebih baik.
