Menkes : Pemenuhan Gizi Melalui Program Makan Siang Gratis Belum Dibahas
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemenuhan gizi melalui program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran belum dibahas oleh jajaran menteri kabinet.
“Dibicarakan belum ya. Itu belum dibicarakan,” ujar Budi saat diwawancarai di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa.
Budi menjelaskan bahwa program makan gratis memang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 pada Senin lalu. APBN 2025 disusun dengan mempertimbangkan anggaran untuk transisi pemerintahan selanjutnya, yang mencakup program utama dari Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis.
Meskipun demikian, Budi menyatakan bahwa program pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil, terutama dalam upaya pengentasan kasus stunting, masih terus berlanjut.
“Dalam pemerintahan selanjutnya, program pemenuhan gizi itu akan diperluas tidak hanya untuk balita, tetapi juga untuk anak-anak melalui program makan siang,” tambahnya.
Budi menekankan bahwa masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan budaya makan bersama, misalnya di sekolah atau pesantren, dan bahwa kebiasaan ini sebenarnya sudah ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Di tempat lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis diperkirakan sekitar Rp15 ribu per anak.
Namun, ketika ditanya mengenai pemenuhan gizi berdasarkan anggaran tersebut, Menkes Budi menilai bahwa perhitungan tersebut mungkin akan bervariasi untuk setiap daerah.
“Kalau di Jogja mungkin sudah cukup,” ungkap Budi.
Meskipun pemenuhan gizi melalui program gratis belum dibahas secara menyeluruh, upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dipertimbangkan oleh pemerintah demi mencapai tujuan pengentasan masalah gizi dan stunting di Indonesia.
