Menkes Ungkap Kekurangan dan Ketidakmerataan Distribusi Dokter Spesialis di Indonesia
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan berbagai permasalahan terkait dokter spesialis di Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Rabu (3/7/2024). Budi, yang akrab disapa BGS, menyoroti masalah besar terkait jumlah dan distribusi dokter spesialis di tanah air.
“Masalah utama kita adalah kekurangan jumlah dan distribusi yang tidak merata. Ini harus segera diperbaiki. Kekurangan dokter spesialis berskala besar, sementara distribusinya lebih tidak merata lagi,” ujar Budi dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta.
Budi menjelaskan bahwa meskipun ada klaim bahwa jumlah dokter spesialis di Indonesia sudah memadai, data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, perhitungan yang ada tidak mencukupi dan saat ini Indonesia memerlukan waktu minimal 10 tahun untuk melatih dokter spesialis yang memadai, belum termasuk kemungkinan berhentinya atau wafatnya dokter yang sudah ada.
“Sebagian besar dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kami akan memperbaiki mekanisme perekrutan melalui skema Pendidikan Program Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit,” kata Budi.
Dia menambahkan bahwa selama ini, dokter dari daerah-daerah seperti NTT sering kali kalah bersaing dengan calon dokter dari kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Hal ini disebabkan oleh proses rekrutmen yang masih berbasis wawancara, sehingga dokter dari daerah yang kurang terampil atau kurang beruntung sering kali tidak lolos.
Budi juga menyoroti bahwa rekrutmen dokter spesialis sering kali tidak mencerminkan kebutuhan daerah. “Misalnya, lulusan dari Jakarta atau keluarga kaya biasanya tidak mau bekerja di daerah terpencil. Ini menyebabkan ketidakcocokan antara kebutuhan dan penyediaan dokter,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Budi berencana mengubah pola rekrutmen sehingga prioritas diberikan kepada calon dokter dari daerah yang benar-benar membutuhkan. “Kami akan memprioritaskan putra-putri daerah seperti NTT, Sumba, dan Nias untuk mendapatkan pelatihan sebagai dokter spesialis, bukan dari daerah yang sudah memiliki banyak dokter spesialis,” tegasnya.
Data dan Fakta
- 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa.
- 30 provinsi dari 38 provinsi kekurangan spesialis.
- 38% rumah sakit daerah (RSUD) belum memiliki 7 spesialis dasar.
- Diperlukan 10 tahun untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis.
- Terdapat 2.700 lulusan spesialis per tahun dari 22 penyelenggara PPDS di 115 fakultas kedokteran.
- 67% PPDS berasal dari Jawa dan Bali, sedangkan Indonesia Timur hanya 1% dan Kalimantan 3%.
- 52% sentra pendidikan PPDS berbasis universitas berada di Pulau Jawa dan Bali.
- 16% lulusan dokter spesialis per tahun secara sukarela mendaftar PPDS.
Dengan perubahan ini, diharapkan distribusi dokter spesialis dapat lebih merata dan memenuhi kebutuhan kesehatan di seluruh Indonesia.
