Menko Hadi : Indonesia Akan Menerima 127 Hektare Lahan Sawit dari Malaysia
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengumumkan bahwa Indonesia akan menerima 127 hektar lahan sawit dari Malaysia sebagai bagian dari penyelesaian sengketa lahan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hadi dalam pidatonya saat pembukaan rapat koordinasi pengendalian Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan.
“Hari ini, kami telah menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik. Permasalahan batas yang belum terselesaikan telah selesai,” kata Hadi pada Kamis (6/6/2024).
Dia menjelaskan bahwa di Pulau Sebatik terdapat satu desa yang sebagian wilayahnya berada di Malaysia dan sebagian lagi di Indonesia. Sebagai bagian dari kesepakatan, Malaysia akan menguasai wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia.
“Sebagai gantinya, kami akan menerima kompensasi berupa 127 hektar lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dari Malaysia,” tambahnya.
Hadi juga menyebutkan bahwa dalam kesepakatan tersebut, Malaysia juga meminta ganti rugi sebesar Rp 50 miliar untuk relokasi perumahan.
“Namun, penerimaan lahan sawit seluas 127 hektar ini merupakan potensi yang sangat besar bagi kita. Pemerintah daerah di sana seharusnya mendapat manfaat yang besar dari hal ini. Karena dengan mendapatkan 127 hektar lahan beserta sawitnya,” terang Hadi.
Selain itu, Hadi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan kompensasi dan menerbitkan izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Hadi menyatakan harapannya bahwa dengan izin HPL tersebut, lahan sawit seluas 127 hektar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membayar ganti rugi kepada warga yang harus direlokasi.
“Saya akan berkoordinasi dengan bupati setempat untuk menerbitkan izin HPL dan menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Dengan harapan bisa menghasilkan pendapatan yang dapat membantu pembayaran ganti rugi kepada masyarakat sekitar sebesar Rp 50 miliar,” tambahnya.
