Menko Luhut Bantah Tudingan Indonesia Bersikap Proteksionis
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membantah tudingan bahwa Indonesia bersikap proteksionis terkait pelarangan ekspor produk turunan nikel.
“Ada negara tetangga kita yang menyebut kita ini proteksionis. Itu tidak benar sama sekali,” ujar Luhut dalam konferensi pers setelah disahkannya deklarasi dalam rapat tingkat menteri World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Luhut menjelaskan bahwa Indonesia hanya melarang ekspor satu jenis turunan nikel, yakni stainless steel. Sedangkan untuk turunan lainnya, seperti katoda, anoda, dan sebagainya, tidak ada larangan.
“Tapi yang tadi, layer kedua ini, kita yang harus menikmati. Karena itu yang paling banyak nilai tambahnya buat bangsa Indonesia,” kata Luhut.
Ia menambahkan bahwa negara tetangga yang menyebut Indonesia proteksionis memiliki biaya transportasi yang tinggi. Misalnya, gaji truk di negara tersebut bisa mencapai 200–300 dolar AS per tahun.
Tingginya gaji tersebut, menurut Luhut, membuat biaya yang harus ditanggung oleh negara tersebut menjadi lebih mahal.
“Kita (Indonesia) hanya dengan 1–2 dolar AS, hanya perlu angkut dari lokasi pertambangan ke pelabuhan atau ke tempat smelternya,” ucap dia.
Selisih biaya tersebut membuat harga nikel dan produk turunannya di Indonesia lebih terjangkau.
“Kita jangan mau di-bully (dirundung) sama negara-negara yang pengen kita ini tetap terbelakang,” kata Luhut.
Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terutama dari segi potensi sumber daya alam.
“Kita jangan pernah mau di-bully orang,” ujar Luhut menegaskan.
Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Qatar Economic Forum juga menegaskan bahwa Indonesia bukan negara proteksionis. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia berusaha melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk mengolah kekayaan alamnya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa dia akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dirintis oleh Presiden Joko Widodo setelah dia resmi menjabat sebagai presiden ke-8 Indonesia.
