Menpan RB & Presiden Jokowi Bahas Langkah Cepat Transformasi Digital
Selasa (12/12), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas melaporkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, tentang kemajuan dalam percepatan transformasi digital yang sedang dilakukan oleh Kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Azwar Anas, dia telah melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia mengatakan bahwa dua puluh negara dengan SPBE tertinggi di dunia selalu memiliki GovTech, atau teknologi pemerintahan, dan Indonesia saat ini sedang mengembangkan jenis teknologi ini.
Dalam kesempatan ini, Azwar Anas menekankan tiga pilar utama yang mendorong Presiden Jokowi: identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.
Kemenpan RB dan pihak terkait telah membuat peraturan presiden tentang teknologi pemerintahan, yang saat ini menunggu persetujuan presiden. Keberadaan GovTech diharapkan dapat memenuhi keinginan Presiden untuk transformasi digital yang meningkatkan pelayanan publik.
Perpres Percepatan Transformasi Digital bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama: memberikan penekanan pada sistem prioritas dan membangun kelompok digital pemerintah atau GovTech untuk keberlanjutan masa depan.
Menurut Indeks EGDI PBB 2022, pembentukan GovTech untuk mengelola platform prioritas telah menjadi praktik terbaik di negara-negara teratas. Diperkirakan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menerapkan metode ini.
Menurut Azwar Anas, Rancangan Perpres Percepatan Transformasi Digital akan menjadi dasar penting untuk meningkatkan layanan pemerintah dan mempercepat pembangunan nasional.
Diharapkan dalam jangka pendek, kebijakan ini akan menunjukkan implementasi GovTech di pemerintahan saat ini dan memberikan landasan untuk pemerintahan berikutnya. Di jangka menengah, upaya ini diharapkan untuk meningkatkan Indeks EGDI Indonesia, dan di jangka panjang, digitalisasi diharapkan akan menghasilkan birokrasi yang efisien dan efektif, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia yang optimal.
Presiden Jokowi memberikan instruksi selama pertemuan, termasuk untuk mempercepat pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Presiden juga berharap tidak ada lagi inovasi yang membutuhkan satu aplikasi.
Menurut Azwar Anas, ada lebih dari 27 ribu aplikasi saat ini, yang membuatnya sulit bagi orang-orang untuk mendapatkan layanan dengan cepat. Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong pemerintah daerah untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Melalui inovasi ini, masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mendapatkan layanan melalui satu aplikasi, kapan saja dan di mana saja.
