Menpan RB Ingatkan Pentingnya Birokrasi yang Berdampak dengan Perkembangan Zaman
Bandung, Penjuru – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya adaptasi birokrasi dengan perkembangan zaman.
“Dalam arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan harus mengarah pada birokrasi yang berdampak,” ujarnya ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Rabu.
Menurut Menpan RB Azwar Anas, keberhasilan pembangunan suatu daerah dinilai berdasarkan dampaknya pada masyarakat.
“Saat ini kita menilai dampak keberhasilan di suatu daerah dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan hal lainnya,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menpan Azwar Anas juga mendorong percepatan digitalisasi birokrasi yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.
Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan untuk terus melakukan transformasi digital dan adaptasi terhadap berbagai perubahan zaman.
“Transformasi digital bukan berarti membuat banyak aplikasi. Yang kita inginkan saat ini adalah satu aplikasi dapat menyediakan berbagai layanan publik sehingga dapat lebih efektif, efisien, dan cepat,” jelasnya.
Musrenbang tersebut merupakan bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 Provinsi Jawa Timur.
Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari unsur eksekutif, legislatif, akademisi, organisasi profesi, dan media informasi se-Jawa Timur.
RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dijadwalkan akan ditetapkan pada akhir bulan Juni 2024.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merancang visi RPJPD 2025-2045, yaitu “Jawa Timur Berakhlak, Maju, Berdaya Saing Global, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 dijadwalkan akan ditetapkan pada awal Agustus 2024.
Penyusunan RPJPD Jawa Timur tahun 2025-2045 telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dengan fokus pada pembangunan yang berdampak bagi masyarakat dan digitalisasi pelayanan.
