Menpan RB Mengapresiasi Kinerja KKP yang Mempermudah Ekonomi Maritim
Bandung, Penjuru – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memudahkan pemangku kepentingan ekonomi maritim.
“Ada perbaikan dan pembenahan yang sangat signifikan di KKP. Begitu juga terkait dengan alat ukur baru, yaitu reformasi birokrasi (RB) berdampak berupa peningkatan investasi, penanganan kemiskinan, dan lain-lain,” ujar Anas dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Kamis.
Berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun, akuntabilitas kinerja KKP terus mengalami perkembangan positif. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks RB KKP berada pada kategori A (memuaskan) pada tahun 2023.
Anas berharap bahwa perubahan yang dilakukan oleh jajaran KKP, baik di pusat maupun daerah, mampu mendorong target kinerja pemerintah sesuai dengan arahan Presiden.
Dalam kurun waktu 2014 hingga 2023, sebanyak 14 unit KKP berhasil memperoleh predikat wilayah bebas korupsi dan satu unit kerja memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani.
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa peningkatan kinerja di kementeriannya tidak lepas dari komitmen pelayanan terhadap masyarakat. “Kami terus selalu inline dengan poin-poin yang menjadi perhatian beliau, bukan hanya dari sisi sumber daya manusia (SDM), melainkan juga soal kinerja dan pelayanan kepada publik. User kami adalah masyarakat,” jelas Trenggono.
Pada tahun 2023, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP mengalami tren yang positif. Penerimaan negara bukan pajak kelautan dan perikanan mencapai Rp1,69 triliun dengan pertumbuhan produk domestik bruto perikanan sekitar 6,78 persen, yang berkontribusi terhadap pendapatan negara.
Dari sisi pengawasan, KKP berhasil menangkap 269 kapal asing dan kapal dalam negeri yang terlibat dalam praktik illegal unreported unregulated fishing.
Meskipun mendapat penilaian baik dari Kementerian PANRB dan beberapa lembaga lainnya, Trenggono menyatakan bahwa KKP terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan komponen penilaian RB yang masih rendah atau stagnan.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa hasil penilaian RB dan SAKIP KKP yang tinggi merupakan dampak dari lonjakan kinerja KKP. “Jika dibandingkan dengan kementerian lain, posisi SAKIP dan RB KKP di atas rata-rata,” tambahnya.
