Menparekraf : Kerja Sama dengan REI Ditekankan sebagai Pendekatan Holistik
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan bahwa kerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) akan dijalankan secara komprehensi dan ditekankan sebagai pendekatan holistik.
“Dengan memperkuat peran pariwisata berbasis masyarakat desa dan memajukan pariwisata berkelanjutan, kita akan membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja,” kata Sandiaga di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (25/4).
Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan REI meliputi beberapa hal, antara lain penanaman pohon dalam program sejuta pohon REI, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, bantuan penyediaan air bersih bagi warga Desa Wisata Golo Mori, serta renovasi Masjid Uswatun Hasanah di Desa Golo Mori.
“Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur ekonomi kreatif dan pariwisata melalui rumah kreasi nusantara,” tambahnya.
Sandiaga juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran REI atas rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 REI di Labuan Bajo.
“Hari ini, sekitar 1.000 peserta acara HUT ke-52 REI berkumpul, yang memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas, dengan harapan akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan NTT,” tambahnya.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyatakan bahwa pihaknya telah dua kali mengunjungi Labuan Bajo dan sepakat dengan penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas karena potensinya yang luar biasa.
“Kami melihat Labuan Bajo memiliki potensi untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa telah mendapatkan data mengenai peluang investasi di Parapuar Labuan Bajo, namun belum memutuskan untuk berinvestasi di kawasan pariwisata terpadu tersebut.
“Kami sudah memperoleh data mengenai ketersediaan lahan HPL seluas 150 hektar, namun karena keterbatasan waktu, kami belum dapat memperpanjang diskusi lebih lanjut. Meskipun begitu, luas lahan tersebut dianggap sudah cukup dan kami akan melakukan elaborasi lebih lanjut terkait hal tersebut,” ungkapnya.
