Menurut Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, TikTok hanya diizinkan untuk berfungsi sebagai platform media sosial dan bukan untuk melakukan bisnis atau penjualan.
“Izin yang dipakai oleh TikTok itu kan bukan izin untuk melakukan bisnis, dia sosmed (media sosial)”, kata Bahlil. Selain itu, dia menyatakan bahwa pemerintah akan menghapus akun media sosial asal China jika digunakan untuk jual beli.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengubah peraturan perdagangan, termasuk mengenakan pajak pada barang impor dari luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mencegah negara dan UMKM dari membeli barang yang dapat membahayakan mereka. Dia menegaskan bahwa aplikasi TikTok tidak boleh digunakan sebagai platform jual beli tetapi hanya sebagai media sosial.
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berbicara dengan TikTok tentang masalah ini, dan mereka dapat meninggalkan jika mereka tidak setuju dengan aturan.
Untuk mencegah Indonesia dibanjiri oleh barang impor, Bahlil menyarankan artis dan publik figur untuk mempromosikan baik produk dalam negeri maupun produk asing. Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara produk dalam negeri dan impor.
Fenomena e-commerce seperti toko TikTok telah berdampak negatif pada penjualan dan produksi perusahaan kecil dan menengah (UMKM) serta pasar konvensional karena barang impor dijual dengan harga yang lebih rendah.
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 diubah oleh Kementerian Perdagangan pada hari Senin, melarang platform perdagangan sosial untuk membantu transaksi. Mereka hanya boleh mempromosikan barang atau jasa dan melarang fasilitas transaksi untuk pengguna.
