Menteri Ketenagakerjaan : Permenaker Nomor 21 sebagai Panduan Pembentukan ULD di Bidang Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 menjadi pedoman resmi untuk mendirikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang ketenagakerjaan. Seperti yang terumumkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Menaker Ida menyatakan dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Selasa bahwa. “Keberadaan Peraturan Menteri menjadi panduan, dan ini akan sangat memudahkan daerah yang memiliki komitmen untuk membentuk ULD, terutama di sektor ketenagakerjaan.”
Pada hari Senin (27/11), Ida mengatakan kepada pengurus Rumah Aspirasi Tuna Netra Indonesia tentang Peraturan Menteri Nomor 21 tentang Panduan Penyelenggaraan ULD di Bidang Ketenagakerjaan bahwa ULD ketenagakerjaan memiliki empat fungsi utama. Pertama, merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap pekerja penyandang disabilitas (PD). Kedua, menyediakan pendampingan bagi tenaga kerja PD. Ketiga, menyediakan pendampingan bagi pemberi kerja yang menerima tenaga kerja PD. Terakhir, mengkoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam hal pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk PD.
Menurutnya, hingga saat ini, 191 ULD Bidang Ketenagakerjaan telah terbentuk di 28 Provinsi, 46 Kota, dan 117 Kabupaten.
Mengingat penempatan tenaga kerja PD hingga 17 November 2023. Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa 702 orang memiliki disabilitas fisik (tunadaksa, kaki, tangan, dan kursi roda), sensorik (tuna Netra, low vision, tuna rungu, tuna wicara), intelektual (tuna grahita dan lambat belajar), dan ganda (tuna rungu dan wicara).
Sebelumnya, pada 17 Oktober 2023, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penghargaan nasional 2023 kepada tiga BUMN dan sembilan perusahaan swasta nasional yang mempekerjakan PD.
Menurut Ida Fauziyah, penghargaan terberikan sebagai bentuk penghargaan dan sebagai sarana untuk mendorong bisnis lain untuk meningkatkan akses PD.
Dia juga mengatakan bahwa Kemnaker memberikan pelatihan sensitivitas terhadap disabilitas kepada pengelola ULD di bidang ketenagakerjaan, perusahaan, dan Serikat Pekerja untuk membangun sistem dukungan yang baik. Ini terlakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah.
