Menteri Keuangan : APBN 2024 Disediakan untuk Menjaga Pertumbuhan dan Stabilisasi Ekonomi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 termaksudkan untuk menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi nasional, menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati.
Dalam acara Hajatan Politik dan Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Jakarta pada hari Kamis, Menkeu Sri Mulyani menyatakan. “APBN tetap menjadi instrumen yang penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan perekonomian kita. Postur APBN 2024 terrancang untuk mendukung perekonomian serta memastikan stabilitasnya.”
Selain itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa APBN 2024 berfokus pada melanjutkan berbagai reformasi untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh untuk masa depan.
Kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan energi, hukum, pertahanan, dan keamanan adalah beberapa sektor penting yang mendukung perekonomian Indonesia, menurut Menkeu. APBN 2024 akan teralokasikan untuk sektor-sektor ini.
Pada APBN 2024, dana teralokasikan untuk program kesehatan sebesar 186,4 triliun, pendidikan sebesar 660,8 triliun, perlindungan sosial sebesar 493,5 triliun, ketahanan pangan sebesar 108,8 triliun, ketahanan energi sebesar 444,2 triliun, infrastruktur sebesar 422,7 triliun, dan agenda hukum, pertahanan, dan keamanan sebesar 324,1 triliun.
Menkeu juga menekankan tindakan nyata yang terambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi masalah seperti El Niño dan kenaikan harga pangan, mereka menggunakan instrumen yang sudah ada. Seperti meningkatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan beras untuk masyarakat.
Selain itu, pemerintah mendorong industri properti dengan memberikan dukungan khusus untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar. Pemerintah akan menanggung seluruh pajak pertambahan nilai hingga Juni 2024 dan 50% dari pajak tersebut hingga akhir tahun 2024.
Sektor perumahan juga menjadi fokus dukungan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Salah 1 tindakan yang terambil adalah memberikan bantuan untuk biaya administrasi. Yang sebelumnya teridentifikasi sebagai salah satu hambatan bagi masyarakat untuk membeli rumah dengan kredit.
Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari implementasi APBN baik pada tahun 2023 maupun 2024. Yang termaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengalami pelemahan.
