Menteri Keuangan Mewajibkan Pengelolaan APBN secara Akuntabel
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara akuntabel dalam mencapai tujuan-tujuan negara.
“APBN memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen negara untuk mencapai tujuan-tujuan negara, dan oleh karena itu, harus dikelola secara akuntabel,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan, seperti dilaporkan dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Rabu.
Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan bahwa APBN harus mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi yang muncul, termasuk dampak dari pandemi serta gejolak geopolitik dan ekonomi global saat ini.
Menurut Menteri Keuangan, program-program pembangunan yang tercantum dalam APBN 2024 difokuskan pada beberapa prioritas, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan indeks pembangunan manusia termasuk perbaikan nilai tukar petani.
Pada tahun 2024, belanja utama diprioritaskan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), seperti bidang pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp665 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun, dan kesehatan sebesar Rp187,5 triliun.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pembangunan dengan penekanan pada konektivitas, efisiensi, dan percepatan mobilitas antar daerah dan antar pulau. Dana pembangunan infrastruktur dalam APBN 2024 diestimasi sebesar Rp423,4 triliun.
Program prioritas lainnya termasuk pembangunan di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp331,9 triliun, serta ketahanan pangan dengan anggaran senilai Rp114,3 triliun.
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya peran APBN dalam mendukung pembangunan di daerah melalui transfer dana dari APBN untuk mendukung kinerja pemerintah daerah dan perekonomian daerah.
Anggaran transfer ke daerah (TKD) terdiri dari beberapa jenis, termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil, dana desa, dan transfer keuangan lainnya, yang nilai nominalnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Transfer ke daerah diharapkan dapat berjalan secara sinkron dan konsisten dengan kebijakan nasional, sehingga dampak dari APBN dan APBD dapat lebih optimal apabila terjadi alignmen dan sinkronisasi strategi belanja dan pengelolaan APBN dan APBD,” tambah Sri Mulyani.
