Sri Mulyani Bicara Lokasi Penyimpanan Anggaran Rp71 Triliun untuk Program Makan Gratis
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis yang menjadi unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sri Mulyani menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada detail skema yang ditetapkan untuk penyaluran program tersebut, sehingga anggaran tersebut masih bersifat cadangan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Pemerintah belum menentukan kementerian atau lembaga mana yang akan bertanggung jawab dalam mengeksekusi program makan bergizi gratis ini. Sri Mulyani menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Gedung DJP pada Senin, 24 Juni, di mana ia menjelaskan bahwa walaupun anggaran sudah dimasukkan ke dalam postur APBN, pembahasan mengenai hal ini akan terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan.
“Tapi itu kan masih sampai pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa,” jelas Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, hingga saat ini mereka masih menunggu detail pelaksanaan program dari Tim Prabowo-Gibran untuk dapat menyusun lebih lengkap dalam Rancangan APBN 2025. Desain dan detail eksekusi program ini masih dalam tahap pembicaraan internal tim tersebut.
Apabila hingga akhir pembahasan APBN 2025 Tim Prabowo-Gibran belum melaporkan detail pelaksanaan dan siapa yang akan mengeksekusi program ini, maka anggaran yang telah dialokasikan akan tetap disimpan oleh negara.
Thomas Djiwandono, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, menegaskan bahwa mereka sedang melakukan finalisasi skema pelaksanaan program makan siang gratis ini. Djiwandono juga menjamin bahwa pelaksanaan program ini tidak akan menambah beban APBN dan akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip pengeluaran yang berkualitas, dan tentunya kami ingin mencapai 100 persen secepat mungkin, dengan menjadikan postur fiskal sebagai yang utama,” tambah Thomas.
