Pemerintah daerah diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk lebih cermat dalam merencanakan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masa depan.
Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam mengatur PPDB dan tidak terlalu mepet dengan waktu penerimaan. Pada hari Selasa, dia memberi tahu media tentang hal ini di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menko PMK mengingatkan bahwa PPDB dapat disediakan setahun sebelumnya. Kepala sekolah dan kepala dinas seharusnya sudah dapat bekerja sama sebelum siswa memasuki kelas enam dan menjadi siswa SMP pada tahun berikutnya.
Muhadjir berharap metode yang sama juga diterapkan untuk PPDB di sekolah menengah atas, sehingga siswa yang akan datang sudah tahu di mana mereka dapat mendaftar. Hal ini memungkinkan untuk menyelesaikan masalah tertentu lebih awal daripada sebelumnya.
Menko PMK menyatakan bahwa perencanaan yang lebih baik dapat mencegah masalah yang terkait dengan pelaksanaan PPDB di masa mendatang. Dia menyatakan bahwa meskipun beberapa kasus tersebar di seluruh daerah, itu bukan jumlah yang signifikan.
Dengan data saat ini, Muhadjir mengatakan bahwa masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan di masing-masing daerah jika pemda lebih proaktif. Ini akan mencegah Pemerintah Pusat untuk bertanggung jawab atas masalah tersebut.
Muhadjir, bagaimanapun, berjanji bahwa pihaknya tetap akan melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB tahun ini. Selain itu, dia menyatakan bahwa konfirmasi proaktif dapat digunakan untuk mengantisipasi dan memerangi kecurangan PPDB seperti pemalsuan alamat atau manipulasi nilai calon siswa.
Menko PMK menekankan bahwa tindakan kecurangan yang terjadi juga menunjukkan bagaimana masyarakat melihat adanya sekolah favorit dan nonfavorit. Akibatnya, pemda harus terus meningkatkan upaya mereka untuk mencapai kesetaraan pendidikan.
Muhadjir berpendapat bahwa tidak perlu ada masalah dengan kualitas pendidikan jika persepsi masyarakat terhadap semua sekolah sama dan kualitas pendidikan sudah merata.