Menteri LHK Menyoroti Integritas Lingkungan dalam Perdagangan Karbon
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menekankan pentingnya menjaga integritas lingkungan dalam konteks perdagangan karbon internasional, sambil menegaskan bahwa Indonesia telah mengatur perdagangan karbon untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah praktik green washing.
Menurut keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Selasa, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa integritas lingkungan merupakan faktor kunci dalam karbon internasional, terutama dalam hal penilaian nilai karbon yang diperdagangkan. Integritas lingkungan ini mencakup transparansi, akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan kemampuan untuk dibandingkan dalam proses inventarisasi dan pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
“Mengacu pada komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi GRK melalui penetapan NDC, penting untuk menjaga integritas lingkungan dalam penetapan nilai ekonomi karbon,” ujar Menteri LHK.
Dia juga menyoroti diskursus yang terjadi dalam sebuah forum bisnis di Singapura mengenai regulasi Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia, menyebutnya sebagai penyesatan informasi.
Menteri LHK menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan berdasarkan UUD 1945, peraturan perundangan, serta regulasi sesuai konvensi UNFCCC. Namun, ia memperingatkan bahwa penyesatan informasi tersebut dapat mengancam kedaulatan negara serta menyebabkan potensi penyelewengan terhadap perizinan konsesi.
Dia juga menguraikan aturan terkait Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia, termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang mengatur tata caranya. Skema-skema tersebut mencakup cap and trade, carbon offset, perdagangan emisi, result based payment, serta pungutan atas karbon atau pajak karbon.
Langkah-langkah telah diambil untuk mencegah praktik green washing yang dapat mengganggu integritas lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pentingnya menjaga integritas lingkungan dalam perdagangan karbon menjadi fokus utama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menegaskan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca serta memastikan perdagangan karbon berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan dan transparan.
