Menteri PANRB : GovTech Bukan Sekadar Aplikasi, Tetapi Keterpaduan Layanan

Menteri PANRB : GovTech Bukan Sekadar Aplikasi, Tetapi Keterpaduan Layanan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menekankan bahwa Government Technology (GovTech) Indonesia yang akan diluncurkan bukanlah sekadar aplikasi, tetapi keterpaduan layanan.

Anas menegaskan hal ini dalam menanggapi peluncuran GovTech yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.

“Jadi, sekarang ini kami sedang ingin mendorong keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Nah, Presiden telah memerintahkan ini. Nanti targetnya di Oktober ini, September/Oktober sebagian sudah mulai terinteroperabilitas,” jelas Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengintegrasikan tujuh layanan kementerian/lembaga ke dalam GovTech, antara lain Kemendagri, Kemendikbudristekdikti, Kemenkes, Polri, Kemensos, Kemenkeu, dan Kementerian PANRB.

“Kami masih dalam tahap bertahap. Dari tujuh layanan tersebut, kami terus bekerja keras, salah satunya adalah di Kemenkes yang sedang bergerak untuk mengintegrasikan layanan ke dalam Satu Sehat,” ujarnya.

Selain itu, Anas menyebut bahwa platform SmartASN, yang merupakan wadah kolaborasi berbasis digital untuk pengelolaan dan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), juga sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.

“SmartASN saat ini sedang diuji coba oleh lebih dari 5.000 ASN. Banyak aplikasi terkait ASN yang akan diintegrasikan ke dalam satu portal,” jelasnya.

Oleh karena itu, Anas menekankan bahwa kementerian/lembaga yang terlibat dalam GovTech tidak diperkenankan untuk membuat aplikasi baru, kecuali jika itu untuk mengintegrasikan layanan.

“Jadi, ini melibatkan tahapan-tahapan peluncuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Besok tentang GovTech, dan besok kami akan mengumumkan Indeks SPBE untuk semua kabupaten/kota dan kementerian/lembaga, sehingga dapat mengukur tingkat kematangan digitalisasi di setiap daerah dan instansi pemerintahan,” tambahnya.