Menteri PANRB Memberikan Dukungan Terhadap Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja TNI

Menteri PANRB Memberikan Dukungan Terhadap Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja TNI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong TNI untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurutnya, masyarakat telah mendapatkan manfaat dari upaya ini.

Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat, Menpan RB menyatakan apresiasi yang mendalam terhadap upaya yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran TNI. Ia optimistis bahwa implementasi reformasi birokrasi TNI dapat diperkuat lebih lanjut ke depannya, dan indeks reformasi birokrasi TNI akan semakin meningkat. Menpan RB berharap reformasi tersebut akan berdampak lebih baik pada masyarakat.

Saat bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Jakarta, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pendapat ini. Ia mengatakan bahwa menerapkan reformasi birokrasi tematik—yang dianjurkan oleh Presiden Joko Widodo—mungkin merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Tiga langkah utama dapat diambil untuk menerapkan RB tematik, menurut Azwar Anas. Pertama, dengan melakukan perubahan pada birokrasi penanggulangan kemiskinan. Dia mengatakan bahwa TNI telah berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa dan penanganan kemiskinan ekstrem. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi tematik, ia menekankan bahwa kolaborasi antara TNI dan perangkat desa lainnya dapat terus ditingkatkan.

Reformasi birokrasi yang berkaitan dengan peningkatan investasi adalah langkah kedua. Terakhir, reformasi untuk mempercepat prioritas presiden, seperti penggunaan e-katalog untuk membeli barang dalam negeri, menjadi perhatian. Azwar Anas mengatakan bahwa TNI dapat membelanjakan produk lokal, yang merupakan bagian penting dari meningkatkan nilai reformasi birokrasi.

Selain itu, Menpan RB menyatakan bahwa Kementerian PANRB memberikan penghargaan kepada TNI pada tahun 2023 karena menjadi salah satu lembaga yang paling cepat mendorong penerapan zona integritas dan menerima sepuluh unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan yang melekat pada Srena Angkatan, TNI membentuk Pengelola RB di Markas Besar TNI (Pus RB TNI).

Menpan RB juga menyoroti perhatian dan keterlibatan langsung Pimpinan TNI dan Angkatan terhadap program RB Nasional. Ini termasuk memberikan penghargaan kepada Satker Peraih WBK saat Rapim, menjadikan RB sebagai Program Prioritas TNI, dan mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan RB.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga menyatakan bahwa tujuan utama kegiatan TNI adalah mempercepat pembangunan wilayah, khususnya melalui program karya bakti yang dijalankan oleh Komando Daerah Militer (Kodam). Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan rencana untuk mencakup wilayah Papua.

Panglima TNI menekankan beberapa program bakti yang telah dilakukan, seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) tahunan, TMMD rutin, dan TMMD sengkuyung. Diharapkan program karya bakti ini dapat membantu mempercepat pembangunan di berbagai wilayah, terutama yang membutuhkan perhatian khusus seperti Papua.