Menteri PANRB Mendorong Digitalisasi di Pemerintah Daerah
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas secara konsisten mendorong digitalisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara roda pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan Anas saat menjadi pembicara dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin.
Anas mengungkapkan bahwa arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan adalah birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, yang mendorong pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan struktur digital, kompetensi digital, dan budaya digital agar sejalan dengan tekad transformasi digital di pemerintahan.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini juga menegaskan bahwa digitalisasi harus disertai dengan pemangkasan proses bisnis, dan ke depan, seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, tidak boleh hanya satu inovasi satu aplikasi.
Dia juga menginformasikan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan kepada kementerian/lembaga dan kabupaten/kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.
Dalam konteks perkembangan teknologi dan arah kebijakan ASN ke depan, rekrutmen ASN akan memberikan prioritas kepada SDM yang memiliki talenta digital, baik untuk ASN yang mengelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maupun yang tidak. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi digital di masa depan.
Anas juga menekankan bahwa Jawa Barat merupakan tempat di mana talenta digital berkumpul, dan diharapkan dapat menjadi pionir dalam pembangunan web service yang terintegrasi.
Selain itu, di hadapan para bupati dan walikota se Provinsi Jabar, Anas menyampaikan bahwa indeks RB dan SAKIP Pemprov Jabar berada jauh di atas nilai rata-rata SAKIP dan RB Pemprov secara nasional. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan penilaian atas kinerja individu, khususnya pada tingkat individu, dan memprioritaskan pembangunan MPP bagi daerah yang belum menyelenggarakannya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin juga menyatakan bahwa musrenbang adalah wadah penting dalam mengumpulkan masukan dan strategi konkret dari berbagai pihak. Bey juga setuju dengan pentingnya digitalisasi untuk memangkas proses bisnis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Perlu adanya pemerataan infrastruktur digital yang berkualitas dan transformasi digital berkelanjutan,” ungkap Bey.
