Menteri Perhubungan Mendorong Peningkatan Layanan Digitalisasi dalam Transportasi Laut
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan perlunya peningkatan layanan digitalisasi dalam sektor transportasi laut guna memberikan kemudahan kepada para pemangku kepentingan dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka.
Menurut Menhub, dalam upaya meningkatkan sektor transportasi laut dan logistik, diperlukan langkah-langkah untuk menyederhanakan tata kelola, menyempurnakan aturan, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan.
“Dalam sistem ini, kita perlu menyederhanakan, mengintegrasikan, dan menghindari pembuatan beragam sistem oleh berbagai direktorat yang justru dapat membingungkan. Kami berkomitmen untuk konsistensi dalam pengelolaan secara terpusat, bahkan kami telah menyiapkan layanan di Kementerian Perhubungan di mana para pemangku kepentingan dapat dengan jelas melihat prosedur-prosedur terkait pengurusan tol laut dan perizinan,” ujar Menhub.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 di Jakarta.
Menhub juga mengungkapkan bahwa pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan besar seperti pembenahan tata kelola logistik, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Mengenai optimalisasi PNBP, Menhub menekankan pentingnya tidak hanya meningkatkan jumlah PNBP tetapi juga meningkatkan kualitas tarif dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Pada tahun 2023, realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut mencapai Rp4,9 triliun, melebihi target APBN sebesar Rp4,4 triliun.
“Saya mengharapkan agar seluruh satuan kerja meningkatkan pemungutan PNBP serta mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tergarap sehingga pendapatan negara dapat ditingkatkan,” tambahnya.
Menhub juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi SDM di Ditjen Perhubungan Laut, khususnya di kantor pusat dan unit pelaksana teknis (UPT). Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan belum merata, terutama di UPT di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, diperlukan program pengembangan SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial baik secara daring maupun tatap muka.
Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut bertema “Dengan Kolaborasi dan Sinergitas, Ditjen Perhubungan Laut Optimis Wujudkan Transportasi Laut yang Andal mendukung Indonesia Maju”. Harapannya, rapat tersebut dapat memperkuat pemahaman bersama, penanganan masalah, dan dinamika bisnis pelayaran serta menjadi landasan evaluasi kinerja untuk pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi laut.
Turut serta dalam acara tersebut adalah jajaran eselon I Kemenhub dan Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
