Menteri Pertanian Mendorong Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk Meningkatkan Produksi Pangan

Menteri Pertanian Mendorong Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk Meningkatkan Produksi Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Menginstruksikan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk Berkontribusi pada Swasembada Pangan

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah meminta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi pangan pada tahun 2024.

Saat membuka Jambore Penyuluh Pertanian Nasional 2023 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Senin, Amran mengatakan, “PPL adalah ujung tombak dalam membantu petani meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, tugas ini harus dijalankan dengan optimal guna mencapai tujuan swasembada pangan.”

Menurutnya, PPL tidak hanya memberikan penyuluhan; mereka juga membantu petani dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan produksi pertanian.

Beberapa pilar pembangunan pertanian harus dipenuhi untuk mencapai tujuan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2024–2033. Pilar-pilar ini mencakup optimalisasi potensi lahan, pengembangan sistem mekanisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), persiapan bibit unggul, dan pengembangan sarana produksi pertanian dan kelembagaan.

Amran menyatakan bahwa Indonesia tidak mengimpor beras medium dari luar negeri pada tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2019 dan 2020, Indonesia mencapai swasembada pangan. Hingga saat ini, Indonesia masih mencapai swasembada bawang merah. Semua ini tidak terlepas dari kinerja PPL dan petani dalam negeri.

Luas panen padi nasional pada tahun ini diperkirakan mencapai 10,20 juta hektare, dengan produksi padi sekitar 53,63 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Ini setara dengan beras untuk konsumsi pangan sekitar 275 juta orang di Indonesia, dan produksi padi diperkirakan mencapai 30,90 juta ton.

Meskipun demikian, luas panen padi pada tahun 2022 mencapai 10,45 juta hektare, target ini menurun sebesar 255,79 ribu hektare, atau 2,45 persen (BPS 2023).

Pemerintah menargetkan optimalisasi produksi pangan pada tahun 2024-2025 dan swasembada pangan pada tahun 2026; tujuan ini harus didukung oleh kinerja yang baik dan program pertanian berkelanjutan. Dia berharap, “Karena Indonesia memiliki sejarah swasembada, kejayaan itu harus dapat terwujud di masa depan.”