Menteri PUPR Membeberkan Penyebab Tidak Ada Investor untuk Rusun ASN di IKN
Menteri PUPR dan Plt Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa tidak ada investor swasta yang tertarik untuk membangun rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Salah satu kendala utamanya adalah biaya yang dianggap terlalu tinggi dalam skema kerja sama dan badan usaha (KPBU).
“Rusun ASN belum dibangun. Kalau untuk ASN, itu mahal kalau dengan skema KPBU. Cost of money atau biaya dananya bisa sampai dua-tiga kali lipat,” ujar Basuki di Jakarta seperti dilansir Antara pada Kamis (20/6).
Basuki menjelaskan bahwa meskipun banyak pengembang perumahan dan investor yang tertarik dengan proyek Rusun ASN di IKN dengan skema KPBU yang dijamin pemerintah, namun biaya proyek tersebut dianggap terlalu mahal.
“Saya sudah membahas ini dengan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kalau KPBU-nya, untuk perumahan menurut saya terlalu mahal. Cost of money atau biaya dananya terlalu tinggi,” tambahnya.
Basuki mengkritisi contoh kasus penggantian Jembatan Callender Hamilton melalui skema KPBU, di mana investasi sebesar Rp600 miliar telah selesai, tetapi biaya pengembalian dalam 15 tahun bisa mencapai Rp1,5 triliun menurut perhitungan Kementerian PUPR.
“Dalam kasus ini, lebih baik menggunakan pinjaman (loan) yang bunganya hanya sekitar 1 persen,” ungkapnya.
Berdasarkan Rencana Induk IKN yang diatur dalam Lampiran UU No. 3 Tahun 2022, Pemerintah mendukung pendanaan IKN melalui APBN dan skema KPBU, serta melalui partisipasi badan usaha yang modalnya dimiliki negara atau swasta, dukungan pendanaan internasional, dan berbagai bentuk pembiayaan kreatif seperti crowdfunding dan dana filantropi.
Upaya sinergis ini diharapkan dapat mempercepat persiapan, pembangunan, dan operasional IKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
