Menteri Sosial Memaparkan Praktik Baik Pelatihan Wirausaha untuk Penyandang Disabilitas dalam AHLF
Menteri Sosial Tri Rismaharini Memeriksa Metode yang Baik untuk Mendukung Wirausaha Penyandang Disabilitas
Untuk membantu penyandang disabilitas menjadi wirausahawan mandiri, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menunjukkan beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Selasa, Risma menggarisbawahi dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 (AHLF) di Makassar bahwa program kewirausahaan ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.
Kementerian Sosial telah mendukung program kewirausahaan penyandang disabilitas dengan menyediakan dana. Dukungan tersebut mencakup mendirikan bisnis yang sesuai dengan minat dan keterampilan individu masing-masing, seperti toko, penjualan pulsa telepon, dan jasa menjahit.
Konsep “dari disabilitas, oleh disabilitas, dan untuk disabilitas” sangat penting untuk pemberdayaan berbagai aspek kehidupan, termasuk kewirausahaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif di mana setiap warga negara memiliki peluang yang sama.
Risma menyatakan bahwa peran guru pendidikan khusus sangat penting dalam proses ini, di mana mereka diharapkan dapat menjadi pemandu utama yang mendampingi siswa berkebutuhan khusus dalam mengembangkan keterampilan kewirausahaan mereka untuk mencapai kemandirian finansial di masa depan.
Terlepas dari fakta bahwa jumlah sekolah inklusif di Indonesia telah meningkat secara signifikan, masih ada beberapa masalah yang harus ditangani. Ini termasuk kekurangan guru yang berpengalaman, masalah dengan fasilitas dan aksesibilitas, kesiapan sekolah untuk mengajarkan siswa untuk menjadi mandiriah dan berwirausaha, dan peran keluarga dan berbagai pemangku kepentingan.
Kementerian Sosial mengatakan bahwa Unit Layanan Disabilitas, yang menawarkan pelatihan dan jaringan kerja bagi penyandang disabilitas usia produktif, berkontribusi pada peningkatan keterampilan kewirausahaan di sekolah.
Risma juga menekankan betapa pentingnya kewirausahaan sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan ekonomi negara. Ini meningkatkan produktivitas dan inovasi serta menciptakan lapangan kerja, yang keduanya merupakan bagian penting dari mencapai kemandirian ekonomi.
Dato’ Sri Hajah Nancy Shukri, Ketua Pertemuan Ministerial ASEAN on Social Welfare and Development (AMMSWD), menyatakan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan ASEAN Enabling Masterplan 2025 dalam tiga pilar Komunitas ASEAN serta Kerangka Pemantauan dan Evaluasi berbasis hasil untuk memantau kemajuan pemberdayaan penyandang disabilitas di kawasan.
Semua upaya ini dilakukan untuk mendukung fokus negara-negara anggota ASEAN pada hak-hak disabilitas dalam berbagai aspek. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk memastikan pemulihan pandemi yang lebih berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Kerja sama di tingkat ASEAN menjadi semakin penting untuk mencapai tujuan ini di tengah tantangan global seperti pandemi COVID-19. 13 negara menghadiri acara AHLF, termasuk 9 negara anggota ASEAN, Timor Leste sebagai Negara Pengamat, dan tiga negara mitra ASEAN: AS, Inggris, dan Australia.
