Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan perlunya mengembangkan program dan kebijakan perlindungan sosial adaptif dengan pendekatan gender berdasarkan identifikasi risiko dan kerentanan.
Dalam acara Knowledge Forum on Gender Equality Development di Jakarta, Muhadjir menyebut bahwa studi-studi menunjukkan perempuan mengalami peningkatan beban kerja perawatan selama pandemi COVID-19, membuat mereka lebih rentan dibandingkan laki-laki.
Perlindungan sosial, menurut Muhadjir, tak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga mengatasi ketimpangan dan prevalensi stunting. Ini tercermin dalam alokasi anggaran Rp476 triliun untuk perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 (APBN2023).
Meskipun begitu, Muhadjir mengakui tantangan mengatasi ketimpangan gender dalam perlindungan sosial. Data Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) menunjukkan hanya 30,6 persen penduduk dunia yang bisa mengakses perlindungan sosial komprehensif, dengan perempuan memiliki cakupan lebih rendah daripada laki-laki.
Muhadjir menyebut perempuan memiliki risiko dan kerentanan khusus seperti persalinan dan beban kerja perawatan. Tingginya beban kerja perawatan yang sering tak dibayar, seperti peran ibu rumah tangga, bisa menghambat akses perempuan ke pekerjaan.
Di Indonesia, partisipasi kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Mayoritas perempuan bekerja secara informal dan terlibat dalam pekerjaan keluarga tanpa bayaran.
Muhadjir menyoroti pentingnya ekonomi perawatan dalam konteks pertumbuhan jumlah lansia, populasi, dan dinamika keluarga. Ia menginginkan kebijakan dan program yang mengurangi beban kerja perawatan perempuan serta mengatasi hambatan dalam bekerja, termasuk layanan perawatan mudah diakses dan berkualitas.
Indonesia bersama negara-negara ASEAN telah setuju mengenai deklarasi kesetaraan gender dan pembangunan keluarga. Ini akan dibahas dalam KTT ASEAN ke-43 pada September 2023. Pemerintah mendukung komitmen ASEAN untuk kesetaraan gender dan pembangunan ketahanan keluarga.
Muhadjir mendorong pembangunan sistem perlindungan sosial yang adaptif, responsif gender, serta penguatan ekonomi perawatan dalam upaya mendorong kesetaraan gender.
 Muhadjir Effendy menekankan perlunya mengembangkan program dan kebijakan perlindungan sosial adaptif dengan pendekatan gender berdasarkan identifikasi risiko dan kerentanan){kind=link}