Musyawarah Reboan Mengungkap Kesulitan Petani dalam Mendapatkan Pupuk Subsidi
Di Purwakarta, Jawa Barat, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) mengadakan musyawarah tentang masalah yang dihadapi petani terkait dengan mendapatkan pupuk subsidi melalui kartu tani. Wakil Sekretaris Jenderal SKI, Solihin Nurodin, menyampaikan permasalahan tersebut pada hari Rabu.
Petani dapat mendapatkan pupuk subsidi dengan menggunakan kartu tani, yang memastikan distribusi pupuk yang adil di antara petani. Namun, saat ini ketersediaan pupuk tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua petani. Kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa penyaluran pupuk hanya memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan petani, menurut Solihin Nurodin.
Banyak petani di daerah seperti Tasikmalaya kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. SKI melakukan musyawarah tentang masalah ini.
“Selama musyawarah, kami mendengar keluhan tentang aksesibilitas kartu tani, yang masih sulit diakses oleh sebagian petani,” kata Solihin Nurodin.
Untuk menyelesaikan masalah ini, sistem penyaluran pupuk subsidi kepada petani harus disederhanakan. Saat ini, petani yang memiliki kartu tani tidak dapat mendapatkan pupuk bersubsidi dengan mudah. Kendala utama termasuk kesulitan mendapatkan pupuk, biaya tinggi untuk pupuk, dan masalah status lahan pertanian.
Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 mengatur bagaimana pupuk subsidi didistribusikan. Aturan tersebut menetapkan bahwa BUMN pupuk dan anak perusahaannya harus memenuhi persyaratan pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah. SK Alokasi diberikan kepada setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan jumlah pupuk subsidi yang diperlukan setiap tahun.
Sebagai contoh, berdasarkan SK Alokasi tahun 2023, Jawa Barat membutuhkan 942.508 ton pupuk subsidi petani, terdiri dari urea sebanyak 603.137 ton, NPK sebanyak 338.690 ton, dan NPK Khusus sebanyak 681 ton.
