Ombudsman RI : IKN sebagai Investasi Jangka Panjang Menghadapi Tantangan Global
Bandung, Penjuru – Dalam acara Konsinyering Keasistenan Utama V : Permintaan Keterangan Terkait Rencana Kajian Sistemik IKN kepada Pemerintah Daerah di Jakarta, Rabu (6/3), Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah investasi jangka panjang bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global di masa depan.
Hery menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur IKN dilakukan dengan perencanaan yang matang, termasuk infrastruktur untuk jangka panjang, dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia.
“Pembangunan infrastruktur di IKN harus diproyeksikan untuk jangka panjang guna mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia,” ujar Hery dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Menurut Hery, pembangunan IKN akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan dan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Hal ini akan memposisikan Indonesia secara strategis dalam sistem perdagangan dunia, rantai pasok logistik, aliran investasi, dan pengembangan teknologi.
Hery berharap IKN dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang merata dan pelayanan publik prima di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan IKN untuk memperkuat aspek sosial budaya bangsa.
IKN diharapkan mendorong peradaban bangsa yang modern dengan kota hijau yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kerja sama dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik dengan infrastruktur dan suprastruktur IKN menjadi kunci penting dalam mewujudkan IKN Indonesia Emas.
“Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk mendukung pembangunan IKN,” tambahnya.
Hery juga menegaskan bahwa Ombudsman RI tidak hanya fokus pada kajian wilayah IKN, tetapi juga memperhatikan provinsi lain yang menjadi wilayah penyangga serta aspek internasional.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Budi, mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan proses pembangunan infrastruktur di IKN, mengingat masih adanya ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.
Budi menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor terkait pemberian santunan dampak sosial pembangunan infrastruktur di IKN, seperti pembangunan bandara dan jalan tol.
“Perhatian serius dari pemerintah diperlukan agar ketegangan yang muncul di masyarakat bisa diatasi,” ucap Budi.
Namun, Inspektur Daerah Pemerintah Kota Balikpapan, Silvia, melihat respons positif dari masyarakat terhadap pembangunan IKN di Pulau Kalimantan. IKN diharapkan dapat memberikan dampak signifikan, terutama dalam aspek ekonomi, bagi masyarakat.
