Panglima TNI Memeriksa Secara Langsung Kesiapan Pasukan untuk Mendukung Pengamanan Pemilu 2024
Untuk membantu pengamanan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara langsung memeriksa kesiapan pasukan dan peralatan militer yang telah dikirim.
Sebanyak 446.219 prajurit dari tiga matra TNI telah ditugaskan untuk membantu kepolisian dalam menjaga kelancaran proses pemilihan dan mendukung KPU dalam distribusi kotak dan surat suara ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah yang dianggap rawan.
Pemeriksaan kesiapan dilakukan setelah longsor menghambat logistik pemilu di Papua. Panglima TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pasukan TNI di sana telah memberikan bantuan agar logistik pemilu dapat sampai ke lokasi dengan aman.
Upacara gelar pasukan pengamanan pemilu dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan memimpin upacara tersebut di Jakarta melalui video conference.
Setelah upacara, Panglima TNI memeriksa alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang termasuk peralatan penanggulangan huru-hara (PPH) seperti helm dan tameng.
Panglima TNI juga mendengarkan laporan dari pangdam tentang kesiapan pasukan di beberapa wilayah, termasuk Maluku dan Papua. Dalam pertemuan dengan pangdam-pangdam, Panglima TNI menyoroti faktor cuaca yang buruk yang dapat menghambat distribusi logistik pemilu. Pangdam juga menjelaskan langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memastikan logistik pemilu selesai tepat waktu di TPS.
Panglima TNI mengatakan pangkotama atau pangdam memiliki rencana kontingensi untuk hal-hal alam dan non-alam, seperti bencana alam seperti banjir, longsor, dan gunung merapi. Mereka juga mengantisipasi konflik sosial seperti kerusuhan dengan melakukan simulasi demonstrasi dalam apel gelar pasukan.
Panglima TNI menegaskan bahwa, dalam menangani kerusuhan, TNI hanya akan membantu Polri dan akan turun ke lapangan hanya jika ada permintaan resmi dari kepolisian. Dia juga menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) harus diikuti agar demonstrasi dapat berjalan sesuai prosedur.
Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI didampingi oleh berbagai kepala staf dan wakil kepala staf TNI, seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra. Selain itu, sejumlah pejabat tinggi TNI lainnya hadir, seperti Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Danjen
