PBB Sebut Program Makan Bergizi Gratis Prabowo sebagai Investasi Penting

PBB Sebut Program Makan Bergizi Gratis Prabowo sebagai Investasi Penting

Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Jeffrey Sachs, menyebut program makan siang gratis sebagai investasi penting dan bernilai tinggi. Sachs, seorang ekonom terkemuka dan Advokat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bawah Sekjen PBB, mengungkapkan pandangannya dalam seminar publik bertema ‘Building a Sustainable Future Through Lifelong Learning and Skill Development’, yang dikutip pada Senin (8/7/2024).

Sachs menyatakan bahwa program makan siang gratis adalah langkah penting dalam perbaikan nutrisi. “Program ini adalah ide yang sangat baik dan merupakan langkah efektif dalam perbaikan nutrisi yang dilakukan oleh negara. Walaupun biayanya tidak murah, ini adalah investasi yang memberikan dampak signifikan,” ujar Sachs.

Menurut Sachs, ada banyak manfaat dari program ini. Pertama, program ini meningkatkan akses ke gizi yang tepat. Anak-anak dan ibu hamil yang menerima makanan bergizi secara teratur akan terhindar dari masalah seperti stunting dan kekurangan gizi, yang dapat menghambat perkembangan fisik dan mental mereka. Kedua, program ini mendukung proses belajar mengajar dan membantu mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan.

Sebagai advokat SDGs untuk Sekjen PBB, Sachs menilai bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan kerangka kerja yang ideal untuk mengintegrasikan berbagai program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis. SDGs yang terdiri dari 17 tujuan, memberikan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Integrasi program makan siang bergizi dengan SDGs, khususnya Tujuan 2: Mengatasi Kelaparan dan Malnutrisi, serta Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas dan Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dapat mendukung pemenuhan tujuan-tujuan tersebut.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia bersama Badan Anggaran DPR RI telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Ketua Banggar, Said Abdullah, menyatakan bahwa anggaran ini telah disetujui melalui keputusan bersama antara Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dalam pertemuan terbatas bulan lalu.

Said Abdullah mengapresiasi keputusan tersebut karena angka Rp 71 triliun masih sesuai dengan skema fiskal yang ada. “Apresiasi untuk keputusan ini, karena Rp 71 triliun tersebut masih sesuai dengan skema fiskal yang ada. Artinya, jika Rp 71 triliun itu diterima, program makan bergizi gratis akan tetap berjalan, dan fiskal kita tetap kredibel serta APBN kita tetap sehat dan berkelanjutan,” katanya saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (1/7/2024).

Namun, Said Abdullah juga mengakui bahwa belum ada kepastian mengenai lembaga yang akan mengelola anggaran tersebut. Pilihan yang ada termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial, atau bahkan pembentukan lembaga baru khusus untuk program ini. “Kita juga harus mempertimbangkan pendataan yang diperlukan, karena program ini melibatkan penyediaan makanan yang tidak hanya berupa nasi, tetapi juga telur, ayam, dan daging,” tambah Said.