PBD Mengidentifikasi Kebutuhan Air Minum untuk Mewujudkan Target Penyediaan SPAM
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sedang mengidentifikasi kebutuhan air minum untuk mendukung penyediaan air minum (SPAM). Langkah-langkah ini mencakup baik sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, dan diharapkan akan menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan SPAM di wilayah tersebut.
Yakobus Tandu, Kepala Dinas PUPR Papua Barat Daya, menjelaskan bahwa proses identifikasi ini terjadi selama forum diskusi penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang diadakan di Ibukota Provinsi Papua Barat Daya. Forum ini melibatkan berbagai pihak, seperti BPS, Dinas PUPR/UPTD Air Minum, PDAM, Baperlitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, BMKG, BPKP, dan perwakilan masyarakat dari Kota Sorong,
Air minum adalah kebutuhan dasar manusia, dan meskipun ada banyak sumber air yang tersedia di Papua Barat Daya, kualitas air untuk masyarakat masih buruk.
Untuk menyediakan air bersih yang layak bagi masyarakat, Yakobus Tandu menekankan bahwa diperlukan tindakan strategis. Oleh karena itu, ada upaya untuk mengumpulkan berbagai komponen yang relevan untuk menentukan kebutuhan air bersih.
RisPAM adalah program untuk mengatur kebutuhan air minum di berbagai daerah, seperti Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Forum diskusi (FGD) dengan berbagai OPD dan masyarakat sangat penting untuk mengumpulkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa RISPAM bekerja dengan baik dan efektif.
Diharapkan bahwa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini akan memberikan masukan berharga bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya dalam upaya mereka untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas air minum melalui program yang terpadu dan berkelanjutan. Untuk FGD, responden dibagi menjadi kelompok berdasarkan OPD yang relevan. Ini termasuk BPS, Dinas Sosial, BPKP, Baperlitbang, Dinas PURD/UPTD Air Minum dan PDAM, dan Kelompok Lingkungan Hidup dan BMKG.
.){kind=link}